Catatan Kepolisian Terhadap Pelajar yang Melakukan Aksi Demonstrasi

  • Moch Takim Universitas Airlangga
  • M. Lutfi Rizal Farid Universitas Airlangga

Abstract

This paper aims to understand and find out the police record on the Police Record Certificate (hereinafter referred to as SKCK) against students because demonstrations are justified according to laws and regulations, as well as to understand and find out the legal consequences of police records on SKCK against students from a legal perspective employment. The research method used is legal research or normative juridical law research using statutory and conceptual approaches, and the legal materials used are primary legal materialsand secondary legal materials that are relevant and in accordance with the topic of the problem. The novelty of this research with previous research is based on the theory of labor law to answer the legal issues that arise. The research results show, among others; First, the inclusion of police records in SKCK by the police against students who carry out demonstrations is an action or act that is not based on law and violates statutory regulations to express opinions in public; Second, company regulations that require the inclusion of an SKCK as acondition for applying for a job are one of the difficulties or obstacles for a student after graduating from school. This is because there is a police record on SKCK for the act of carrying out demonstrations during school. The conclusion is that the sanctions that are given as animpact will result in difficulties for a student when he is going to find a job, because SKCK is the authority of a company that is not regulated in labor laws and regulations, so that this action is full of efforts to discriminate against actions that should not be categorized as unlawful acts. and results in human rights violations. Therefore, the action to make police records on SKCK was changed with persuasive measures toprohibit students from carrying out demonstrations.

Keywords: demonstrations; police records; students

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui catatan kepolisian pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK) terhadap pelajar yang disebabkan karena melakukan demonstrasi dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, serta untukmemahami dan mengetahui akibat hukum atas catatan kepolisian pada SKCK terhadap pelajar dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dan sesuai dengan topik permasalahan. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan mendasarkan pada teori hukum ketenagakerjaan untuk menjawab isu hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukan, antara lain; Pertama, pencantuman catatan kepolisian pada SKCK oleh pihak kepolisin terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak berdasar hukum danmenyalahi peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum; Kedua, peraturan perusahaan yang mesyaratkan dicantumkannya SKCK sebagai syarat melamar kerja merupakan salah satu kesulitan atau hambatan seorang pelajar yang setelah lulus sekolah. Hal tersebut dikarenakan adanya catatan kepolisian pada SKCK atas tindakan melakukan demonstrasi semasa sekolah. Kesimpulannya adalah sanksi yang diberikan imbasnya akan berakibat pada kesulitan seorang pelajar ketika nantinya akan mencaripekerjaan, dikarenakan SKCK merupakan kewenangan perusahaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,sehingga tindakan tersebut sarat akan upaya diskriminasi terhadap perbuatan yang bukan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berakibat pada pencideraan terhadap HAM. Oleh karena itu, tindakan untuk melakukan catatan kepolisian pada SKCK diubah dengan tindakan- tindakan persuasif untuk melarang pelajar melakukan aksi demonstrasi.

Kata kunci: catatan kepolisian; demonstrasi; pelajar

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adminsosnaker. 2018. ‘Lowongan Kerja PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET)’, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo <https://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/776/lowongan-kerja-phttps://nakertrans.kulonprogokab.go.id/detil/776/lowongan-kerja-pt-indomarco-prismatama-indomarett-indomarco-prismatama-indomaret> [accessed 25 July 2022]

Anggono, Bayu Dwi. 2018. ‘Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya’, Masalah-Masalah Hukum, 47.1: 1 <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>

Anonim. [n.d.]. ‘SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)’, Skck.Polri <https://skck.polri.go.id/> [accessed 8 April 2020]

———. 2020. ‘Hendak Demo Ke Jakarta, Polisi Tangkap Puluhan Pelajar SMA’, Cnnindonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008133621-20-555985/hendak-demo-ke-jakarta-polisi-tangkap-puluhan-pelajar-sma> [accessed 8 April 2022]

Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. 2020. Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media)

Hasanah, Sovia. 2017. ‘Perbedaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pelanggaran’, Hukumonline <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana-ringan-tipiring-dengan-pelanggaran-lt5971008e81638> [accessed 13 July 2022]

Husni, Lalu. 2016. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, 14th edn (Kota Depok: PT. RajaGrafindo Persada)

Irfandi, Fitra. 2020. ‘Implikasi Hukum Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sebagai Syarat Dalam Penerimaan Anggota Kepolisian’, ERepository UWKS <https://erepository.uwks.ac.id/5951/> [accessed 20 February 2023]

Ishaq. 2019. Hukum Pidana, Pertama (Depok: RajawaliPers)

K.M. Smith, Rhona, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, and others. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta: PUSHAM UII)

Mahmud Marzuki, Peter. 2021. Penelitian Hukum, 15th edn (Jakarta: KENCANA)

Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Kedelapan (Jakarta: PT. Rineka Cipta)

Nurfarizki, Nurfarizki, Narulita Syarweni, and Dewi Winarni Susyanti. 2019. ‘Analisis Rekrutmen & Seleksi Karyawan Baru Di Pt Baruna Dirga Dharma, Jakarta’, Epigram, 15.2 <https://doi.org/10.32722/epi.v15i2.1240>

Putra, I Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya. 2022. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan’, Jurnal Preferensi Hukum, 3.1: 161–64 <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>

Rahmadini, Eka. 2018. ‘Legalitas Larangan Penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim Yang Bekerja Di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional’ (Universitas Brawijaya)

Rohmi Aida, Nur. 2020. ‘Pelajar Yang Ikut Demo Dapat Catatan Di SKCK, Ini Tanggapan KPAI’, Kompas.Com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/15/124700765/pelajar-yang-ikut-demo-dapat-catatan-di-skck-ini-tanggapan-kpai?page=all#> [accessed 8 April 2022]

Sunarko, Aditya Maulana. 2021. ‘PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BAGI ANAK YANG TELAH SELESAI MENJALANI MASA PIDANA DARI ASPEK HAK ASASI ANAK’, Kumpulan Jurnal Mahasiswa <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4290> [accessed 19 January 2021]

Widiya Ariyani, Dini, Dadin Eka Saputra, and Munajah. 2020. ‘Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014’, Eprint Uniska (Universitas Islam Kalimantan) <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3190/>

Published
2023-02-23
Section
Articles