Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum
Abstract
This research is to find out the position and fulfillment of insurance elements at BPJS Health in Law No.40/2004 and its relation to insurance law according to the civil code and Law No.40/2014 (legal certainty theory perspective). The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the position of BPJS Health in the national legislation system is that when viewed based on Law No.40/2004, BPJS Health is one of the guaranteed health social. However, when viewed based on insurance law according to the Civil Code and Law No. 40/2014, the position of BPJS Health is insurance, so based on that, legal uncertainty is identified regarding the position of BPJS Health in Indonesia. Then, according to the author, the fulfillment of the insurance element in BPJS Health which is related to the position of BPJS Health (the perspective of legal certainty theory), can be seen based on the fulfillment of constitutional rights in the health sector by BPJS Health which is carried out according to the class level chosen by BPJS Health participants. This proves that in implementation BPJS Health is insurance. So, based on that, the authors suggest that the BPJS Health regulations in Indonesia be overhauled by adhering to the premium restorno concept which states, for the sake of the principles of fairness and balance and taking into account the good faith of the parties, then the Insurer (government) must return the premium (which has been paid by the Insured) to the Insured (community) if the Insured party no longer pays the mandatory BPJS Health contribution.
Keywords: guarantee; insurance; position of social guarantee administration for health
Abstrak
Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan dalam UU No.40/2004 dihubungkan dengan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014 (perspektif teori kepastian hukum). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pertama, kedudukan BPJS Kesehatan dalam sistem perundang-undangan nasional ialah apabila dilihat berdasarkan UU No.40/2004, maka BPJS Kesehatan merupakan salah satu jaminan sosial kesehatan. Namun, apabila dilihat berdasarkan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014, maka kedudukan dari BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi, sehingga berdasarkan hal tersebut teridentifikasi pula ketidakpastian hukum atas kedudukan BPJS Kesehatan di Indonesia. Kemudian, menurut penulis pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan yang dikaitkan dengan kedudukan BPJS Kesehatan (perspektif teori kepastian hukum), dapat dilihat berdasarkan pemenuhan hak konstitusional di bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkatan kelas yang dipilih peserta BPJS Kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi. Oleh karena, unsur-unsur asuransi yang diatur dalam KUHPerdata dan UU No.40/2014 telah terpenuhi, maka penulis menyarankan hendaknya peraturan BPJS Kesehatan di Indonesia, dirombak dengan menganut konsep premi restorno yang menyatakan, demi asas keadilan dan kesimbangan serta memperhatikan itikad baik para pihak, maka pihak penanggung (pemerintah) harus mengembalikan premi (yang sudah dibayarkan oleh pihak tertanggung) kepada pihak tertanggung (masyarakat) apabila pihak tertanggung tidak lagi membayar iuran wajib BPJS Kesehatan.
Kata kunci: asuransi; jaminan; kedudukan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan
Downloads
References
Adonara, Firman Floranta. 2014. Aspek-Aspek Hukum Perikatan (Bandung: Mandar Maju)
Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung)
Apriani, Mira. 2023. ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penerimaan Manfaat Atas Pengalihan Layanan Asuransi Sosial PT Asabri Ke BPJS Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVIII/2020)’, Al-Bayyan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 3.1
Astrie, Nurwindi, and Toto Tohir Suriaatmadja. 2022. ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan Kepada Nasabah Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Unda’, Bandung Conference Series: Law Studies, 2.1
Badruzaman, Dudi. 2019. ‘Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa’, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 3.1
Carolina. 2015. ‘Analisis Implementasi Asas Kebebasan Dalam Perjanjian Asuransi Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Tertanggung Sebagai Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Jiwa Prudential’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Cennery, Jelisya Putri, Engrina Fauzi, and Elwidarifa Marwenny. 2018. ‘Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement’, LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum, 5.1
Clarisa, Patricia. 2018. ‘Pelaksanaan Premi Restorno Sehubungan Dengan Batalnya Perjanjian Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle) Pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk, Cabang Palembang’ (Universitas Sriwijaya)
Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. 2020. ‘Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan’, Jurnal Fundamental Justice, 1.2
Guntara, Deny. 2016. ‘Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya’, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, 1.1
Heryana, Ade. 2021. Asuransi Kesehatan & Managed Care, Universitas Esa Unggul
Ichsan, Muhammad, and Toto Tohir Suriaatmadja. 2019. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada Perusahaan Asuransi Pailit Karena Dicabut Izin Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian’, Proseiding Ilmu Hukum SPeSIA: Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, 5.2
Janis, Novijan. 2014. ‘BPJS Kesehatan, Supply Dan Demand Terhadap Layanan Kesehatan’, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
Kamello, Tan. 2014. Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Bandung: Alumni)
Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng, and Godlieb N. Mamahit. 2010. Kamus Istilah Aneka Hukum (Jala Permata Aksara)
Kurniasih, Esy, Teguh Rama Prasja, and Anggraini Dwi Milandry. 2022. ‘Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional’, Jurnal Analisis Hukum, 5.2
Mailani, Fitri, and Nera Fitri. 2017. ‘Hubungan Perilaku Caring Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien BPJS Di Ruang Rawat Inap RSUD DR. Rasidin Padang’, Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan, 2.2 <https://doi.org/https://doi.org/10.22216/jen.v2i2.1145>
Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana. 2016. ‘Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum’, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 3.1
Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
Nainggolan, Valen, and Tundjung Herning Sitabuana. 2022. ‘Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan’, Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi, Budaya, Teknologi Dan Pendidikan, 1.6
Njatrijani, Rinitami. 2018. ‘Klaim Marine Hull and Machinery Dalam Praktek Pertanggungan’, Diponegoro Private Law Review, 3.1
Pertiwi, Aisah Ayu Nur. 2016. ‘Analisis Perbedaan Kualitas Pelayanan Pada Pasien BPJS Dan Pasien Umum Terhadap Kepuasan Pasien Di Rawat Jawat RSUD Kota Surakarta’, DAYA SAING : Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 18.2
Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. 2019. ‘Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia’, Jurnal Mimbar Yustitia, 2.2
Putri, Prima Maharani, and Patria Bayu Murdi. 2019. ‘Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan’, Jurnal Wacana Hukum, 23.1
Rosnawati. 2017. ‘Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Puskesmas Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah’, Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat (Promotive: Journal of Public Health), 7.1
Santri, Selvi Harvia, and Anggraini Dwi Milandry. 2023. ‘Penyuluham Hukum Tentang Urgensi Manajemen Resiko Pada Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Di Desa Pandau Jaya Kampar’, Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat, 1.1
Saputra, Ahmad Teguh Faruq. 2021. ‘Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona Di Rumah Sakit’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Sayekti, Nidya Waras, and Yuni Sudarwati. 2010. ‘Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial’, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 1.1
Setiawan, Hari Harjanto. 2019. ‘Defining Social Welfare Index (SWI) in Indonesia’, Jurnal Sosial Informa, 5.3
Setiawati, Neneng Sri. 2018. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi’, Jurnal Spektrum Hukum, 15.1
Solechan. 2019. ‘Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik’, Administrative Law & Governance Journal, 2.4
Sudjadi, Anthony, Y Agnes Widanti, Budi Sarwo, and Handy Sobandi. 2017. ‘Penerapan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Yang Ideal Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Melalui Program Jamkesmas’, SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan, 3.1
Sudrajat, Tedi, Siti Kunarti, and Abdul Aziz Nasihuddin. 2020. ‘Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional’, Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 15.1
Suhaina, Syamsu Alam, and Ade Rahayu. 2021. ‘Persepsi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang BPJS Kesehatan Mandiri Di Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar’, JPCS: Journal Peqguruang: Conference Series, 3.2
Suprapto, and Andi Abdul Malik. 2019. ‘Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)’, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 8.1
Susanto, Nur Agus. 2014. ‘Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST”’, Jurnal Yudisial, 7.3
Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti)
Tambunan, Sonaria, Daniel Happy Putra, Laela Indawati, and Puteri Fannya. 2022. ‘Tinjauan Faktor Penyebab Klaim BPJS Kesehatan Rawat Inap Tertunda Di RSUD Tarakan’, COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 1.10
Telaumbanua, Dalinama. 2020. ‘Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19’, Jurnal Education and Development, 8.2
Thamrin, Djuni. 2018. ‘Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Konteks Perlindungan Sosial Dan Keamanan Nasional (Tinjauan Kritis Dimensi Keamanan Non Tradisional)’, Jurnal Keamanan Nasional, 4.1
Usman, Cahuur, and Muslimin Kara. 2016. ‘Analisis Pengelolaaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar)’, Jurnal Iqtisaduna, 2.1
Wahyuni, Niniek. 2017. ‘Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank’, LEX JOURNAL: Kajian Hukum & Keadilan, 1.1
Winarsasi, Putri Ayi. 2020. Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik) (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing)
Yikwa, Irius. 2015. ‘Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi’, Lex Privatum, 3.1
Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. 2021. ‘Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional’, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan), 6.1
Authors who publish with Jurnal Hukum Magnum Opus agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
