URGENSI PENGATURAN KONSEP PERUSAHAAN RINTISAN DI RUU KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN DI INDONESIA

  • Ari Purwadi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
  • Cita Yustisia Serfiyani Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
  • Septiana Prameswari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Keywords: kewirausahaan, perusahaan rintisan, UMKM

Abstract

Abstract

Start-up was a new concept on entrepreneurship, especially in the digital economy and creative economy fields. Business growth, competition and challenges faced by start-ups are growing faster than the birth of new rules that can become a legal basis. The issuance of the Entrepreneurship Draft Bill shall provide opportunities for MSMEs including start-up who have been growing independently and innovatively even though this draft bill tends to only regulate MSMEs but has not been able to provide firm formulas and boundaries for the existence of start up. Start up as a new concept in entrepreneurship has characteristics and forms of business entities that will be identified in this normative juridical research. The urgency to regulating start up concept in the Entrepreneurship Draft Bill must be reviewed from several important aspects related to the interests of entrepreneurs, government and society holistically for the improvement of Enterpreneurship Draft Bill and Indonesian economic growth.

Keywords: enterpreneurship; MSMEs; start-up

Abstrak

Perusahaan rintisan merupakan konsep baru di bidang kewirausahaan khususnya bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan, persaingan dan jenis tantangan yang dihadapi dari tahun ke tahun berkembang lebih cepat dari lahirnya aturan-aturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Hadirnya RUU Kewirausahaan dapat memberi peluang bagi UMKM termasuk pengusaha rintisan yang selama ini tumbuh secara independen, mandiri dan inovatif meskipun RUU ini belum dapat memberikan rumusan dan batasan yang tegas terhadap eksistensi perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan sebagai konsep baru dalam kewirausahaan memiliki karakteristik dan bentuk badan usaha yang akan diidentifikasi dalam penelitian dengan metode yuridis normatif ini. Urgensi pengaturan perusahaan rintisan dalam RUU Kewirausahaan ditinjau dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat secara holistik demi penyempurnaan draf RUU Kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Author Biographies

Ari Purwadi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Fakultas Hukum
Cita Yustisia Serfiyani, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Fakultas Hukum
Septiana Prameswari, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Fakultas Hukum

References

Amy Glass. 2007. Understanding Generational Differences for Competitive Success”. Indus-trial and Commercial Training. Vol. 39 (2).

Andi Putra Sitorus. (2018). “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Doktrin : Journal of Law. Vol. 1. Issue 2.

Belleflame. (2012). “Crowdfunding : Tapping the Right Crowd”, SSRN Electronic Journal. Vol. 29 (5).

Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Debaro Huyler. (2015). “Millenials in the Workplace : Positioning Companies for Future Success”, Prosiding, The 14th Annual South Florida Education Research Conference.

Dellermann, D. (2017). “Finding the Unicorn : Predicting Early Stage Startup Success Thro-ugh a Hybrid Intelligence Method”. Prosiding. International Conference on Informati-on System (ICIS) Korea.

Dias Satria. (2011). “Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal”. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 9. No. 1.

Hemer. (2011). “a Snapshot on Crowdfunding”. Arbetspapiere Unternehmen und Region. R2. Karlsruhe.

Hudi Karno Sabowo. (2019). “Aspek Hukum Mengenai Bisnis Start-Up Guna Mendukung Dunia Usaha”, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 17 (1).

Igor Micic. (2015). Crowdfunding : Overview of the Industry, Regulation and Role of Crowdfunding. Anchor Academic Publishing. Hamburg.

Irwansyah Lubis. (2010). Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum, Elex Media Komputindo. Jakarta.

Latipah Nasution. (2020). “Efektifitas HKI sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”. Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan. Vol. 4. (1). 2020.

Laurensius Arliman S. (2017). “Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi da-lam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 6. No. 3.

Nikhila Kurri. “The Impact of Economic Pro-Growth Policies on the Current Rise of Mille-nnial Startups in the US”. International Journal of Research Publication. Vol. 56 (1). 2020.

Novieta Indah Prananda. (2020). “Gojek Company : Gojek’s Rise to Dominating Indonesian’s Markets and Southeast Asean”. TEST Engineering & Management. Vol. 82.

Regina Veronika Wauran. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH-Perdata Pasal 1338. Lex Privatum. Vol. 8 (4).

Rochmad Aldy Purnomo. (2016). Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia. Ziyad Visi Me-dia. Surakarta.

Scott Steinberg. (2012). How to Raise Money for Any Startup, Video Game of Project. READ ME Publisher. New York.

Seuen Azezz Olugbola. (2017). “Exploring Enterpreneurial Readiness of Youth and Startup Success Components : Enterpreneurship Training as a Moderator”. Journal of Innovation and Knowledge. Vol. 2 (3).

Sudjana. (2017). “Pembangunan Hukum dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Sebelum dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN”. Padjajaran Journal of Law. Vol. 4. Issue 2.

Thommy Budiman. (2019). “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding secara Online”. Kertha Patrika. Vol. 41 (3).

Yohana. (2015). “Tanggung Jawab atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum”. Jurnal Mercatoria. Vol. 8 (1).

Published
2021-01-29
Section
Articles