PRINSIP MORAL PADA PENGATURAN PERIKATAN ALAM
Abstract
Abstract
Natural obligations is not a civil obligations, so that the legal consequences cannot be prosecuted legally. The legal consequences of natural obligations are a test of the moral principles of law. The scope of natural obligations occurrence can occurs because regulated by positive law or because of decency and advisability. Occurrence of natural obligations arrangement by positive law is a manifestation of legal certainty principles, giving rise to a relationship between laws and morals. While the occurrence of natural obligations because decency and advisability is a manifestation of justice principles, so that the application by the judge refers to moral under using law finding methods.
Keywords: law; moral; natural obligations
Abstrak
Perikatan alam bukanlah perikatan perdata, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak dapat dilakukan penuntutan secara hukum. Akibat hukum pada perikatan alam itu merupakan pengujian prinsip moral terhadap hukum. Ruang lingkup terjadinya perikatan alam dapat terjadi karena adanya pengaturan oleh hukum positif atau karena kepatutan dan kelayakan. Pengaturan terjadinya perikatan alam oleh hukum positif merupakan wujud adanya prinsip kepastian hukum, sehingga menimbulkan hubungan antara hukum dan moral. Sedangkan terjadinya perikatan alam karena kepatutan dan kelayakan merupakan wujud adanya prinsip keadilan, sehingga dalam penerapan oleh hakim mengacu pada moral dengan menggunakan metode penemuan hukum.
Kata kunci: hukum; moral; perikatan alam
Downloads
References
Abd. Halim, ‘Teori-teori Hukum Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya’ (2008) 42 Jurnal Asy-Syir’ah. Akhmad Fathoni Hendrawan, Suhariningsih, dan M. Hamidi Masyk-ur. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (perwakilan sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus. Jurnal Mahasis-wa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 1-20. https://www.neliti.com/pu-blications-/35137/perlindungan--hukum-bagi-gestor-yang-telah-melakukan-zaakwaarneming-per-wakilan-su.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Citra Aditya Bakti 2003).
Agus Dedi, ‘ANALISIS PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK THOMAS AQUINAS’, CAKR-AWALA, 2014.
Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah, ‘NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)’, Jurnal Pembangun-an Hukum Indonesia, 2019 https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
Atip Latipulhayat, ‘Khasanah: John Austin’ (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
____, ‘Khasanah Hart’ (2016) 3 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
Daniel Pura Tanya. (2018). Hubungan Hukum dan Moral. https://www.researchgate.-net/project/Hubungan-Hukum-dan-Moral.
Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana, ‘PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/AT-AU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UN-DANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA’, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 2018 https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.117.
FX Adji Samekto, ‘Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal’ (2012) 12, Jurnal Dinamika Hukum.
https://www.wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6-artikel-3-natuurlijke-verbintenis/
Imam Nasima. (2013). Tuntutan Pengembalian Pembayaran Yang Tak Diwajibkan (Onvers-chuldigde Betaling) Terkait Perjanjian Yang Dilarang. Dictum, 3, 3-11.
Kusuma, Eri Hendro, ‘Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum’, Jurnal Pendi-dikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2015.
‘Natural Obligation’ <http://philawgov.wikia.com/wiki/Natural_Obligation
Rosa Agustina, Hukum Perikatan (Law of obligations) (Pustaka Laras 2012).
Salman Luthan, ‘Dialektika Hukum Dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum’, (2012) 19 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Santoso, Lukman, ‘KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TANPA BEA MATERAI’, Is-tinbath: Jurnal Hukum, 2017 <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.742>
Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra, ‘Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Seba-gai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?’, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemente-rian Keuangan, 2020.
Sukarno Aburaera, Filsafat Hukum (Pustaka Refleksi 2010).
Syofyan Hadi, ‘Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum’ (2017) 25 Legality.
Taufik Firmanto, ‘Kedudukan Moral Dan Hukum Dalam Bangunan Hukum Indonesia’ (2017) I Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum.
Wat is een natuurlijke verbintenis? https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Wiki/Wiki/Id/23625/Wat-is-een-natuurlijke-verbintenis.
Wibawa, Iskandar, ‘ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODE-RN KE POST MODERNISME)’, Masalah-Masalah Hukum, 2016 https://doi.org/10.1471-0/mmh.45.4.2016.285-291.
Authors who publish with Mimbar Keadilan agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
