Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah

  • Setiyo Utomo Universitas Mulawaraman

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problem of overlapping land ownership status that still occurs as land certificates are absolute things owned by landowners. Overlapping land certificates need to be resolved by referring to several applicable provisions to provide certainty and guarantees for the land owned by the community. The research method used is juridical-normative research with a statute approach and a conceptual approach. The result of the analysis is the current implementation of the land registration system in Indonesia which has an impact on the issuance of land certificates so that the role of the land office as the party issuing the land certificate is not as a guarantor of legal certainty in the absence of lawsuits in the future. Reviewing the land registration system in Indonesia as an effort to provide guarantees of legal certainty as well as part of overcoming problems over overlapping land ownership statuses owned by communities

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Setiyo Utomo, Universitas Mulawaraman

Fakultas Hukum

References

Ardani, Mira Novana, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana. 2022. “Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4 (3): 494–512.

Dotulung, Maissy T P. 2018. “Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi.” Lex Privatum 6 (1).

Hasni, Muhammad. 2008. Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Radja Grafindo.

Huda, Nurul, and Harimukti Wandebori. 2021. “Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital.” Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan 1 (1): 17–28.

Marsella, Marsella. 2015. “Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2 (2): 101–7.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Mu’adi, Sholih. 2008. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional.” Disertasi, Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Satino, and Satino Satino. 2019. “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda.” Jurnal Yuridis 6 (1): 147–73.

Nurdin, Maharani. 2018. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Positum 3 (2): 126–41.

Permadi, Iwan. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum.” Yustisia Jurnal Hukum 5 (2): 448–67.

Pranoto, Beby Ista, and Sunarno Sunarno. 2020. “Upaya Hukum Penyelesaian Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Di Kota Yogyakarta.” Media of Law and Sharia 1 (3): 176–86.

Razak, Mashita Amalia, Farida Patittingi, and Maskun Maskun. 2020. “Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah.” PETITUM 8 (2): 143–56.

Saifuddin, Sendy Salsabila, and Yulia Qamariyanti. 2022. “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama.” Notary Law Journal 1 (1): 31–48.

Sengkey, Swingly. 2019. “Problematika Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.” LEX PRIVATUM 7 (1).

Suhendar, Endang. 1996. Tanah Sebagai Komoditas : Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru. Jakarta: ELSAM.

Taqiyyah, Maya Anas, and Atik Winanti. 2020. “Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.” Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 5 (1): 77–93.

Published
2023-08-07
Section
Articles