KEWIRAUSAHAAN DAN KEBIJAKAN NEGARA (Studi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaku UKM di Provinsi Kalimantan Selatan)

Abstract

Pemerintah sejak lama dari waktu ke waktu menetapkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan Pelaku UKM menjadi lebih maju dan lebih besar. Namun demikian, kebijakan tersebut lebih sering dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu secara tidak langsung sering dianggap pembinaan dan pengembangan UKM sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih banyak berorientasi sosial daripada berorientasi pasar maupun persaingan terlebih-lebih di era dimana di satu sisi kewenangan pelaksanaan kebijakan dilimpahkan kepada masing-masing daerah dan di sisi lain daerah menghadapi persaingan semakin ketat baik di tingkat regional maupun global. Kebijakan yang diimplementasikan lebih banyak ditujukan hanya untuk mengatasi hal-hal yang bersifat struktural yaitu yang bersifat fisik material. Masih sangat sedikit kebijakan pemerintah khususnya di daerah yang diimplementasikan ke dalam program-program untuk mengarahkan secara langsung untuk pembinaan dan pembangunan spirit kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal, karena kewirausahaan lebih banyak dipandang sebagai aktivitas dunia kepedagangan saja bukan sebagai prilaku dan sikap mental yang mandiri dan inovatif serta tangguh dalam menghadapi kompetisi. Kata kunci : Kebijakan, Kewirausahaan, UKM.