REFORMASI BIROKRASI DI DKI JAKARTA

Abstract

Reformasi Birokrasi di DKI Jakarta memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi pembangunan ibukota Indonesia. Oleh karena itu kajian dan penelitian tentang reformasi birokrasi di DKI Jakarta, sebagai ibukota negara Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian yang bertujuan menganalisis reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan di DKI Jakarta, akan menjawab permasalahan ‘bagaimana reformasi birokrasi dilaksanakan di DKI Jakarta?’. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Beberapa pandangan dan teori menjadi bingkai dalam penelitian ini. Khan (1981) menyampaikan reformasi birokrasi sebagai suatu usaha melakukan perubahan pokok dalam sistem birokrasi untuk mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan lama. Quah (1976) mengatakan bahwa reformasi adalah mengubah proses dan prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Kemudian Prasojo (2009:xv), menjelaskan bahwa reformasi merujuk pada upaya yang dikehendaki (intended change), dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah, oleh karena itu persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan (road map), menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi antara lain dengan disahkannya Pergub No156 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Namun, capaian reformasi birokrasi masih belum optimal, terbukti dari hasil penilaian yang masih rendah dari penilaian pelayanan Publik oleh Komisi Ombudsman RI dan penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Kemen PAN RB. Kata kunci : Reformasi, Birokrasi