ASAS CONTRARIUS ACTUS SEBAGAI KONTROL PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA

Authors

  • Imam Sukadi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

DOI:

https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457

Keywords:

contrarius actus, organisasi kemasyarakatan

Abstract

Beberapa problematika penerapan Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Negara Indonesia ialah mengenai parameter keadaan bahaya dalam menerbitkan perpu oleh pemerintah, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. dan mengeliminasi peran pengadilan terhadap proses pembubaran Ormas. Pendirian Ormas dilihat dari sudut pandang konstitusi, ia adalah sebagai penjabaran dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak konstitusional tidaklah bersumber dari negara sebagai pemberi mandat melainkan berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonim.â€Jenis Limbah Peternakan

Sapiâ€.http://duniasapi.com/id/produk-sapi/1331cara-mudah-mengolah-kotoran-sapi.html.

(Diambil

Tanggal

April

.

PT.

Balarea Utama.â€Asal

Limbahâ€.http://gorbacep.blogspot.com/2011/01

/asal-limbah.html. (Diakses Tanggal 02 April

.

Sry Elfyrah."Pemanfaatan Kotoran

Sapi".http://srielfyra.blogspot.com/2012/10/

makalah- pemanfaatan-kotoran-

sapi.html.(Diakses tanggal 29 Maret 2014)

Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988)

W, Nalle Victor Imanuel, ‘Asas Kontrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik Dalam Pers-petif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia’, Nomor 2, 4 (2017), 252

———, Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif (Malang: UB Press, 2010)

Wintgens Luc J, Legislation In Context: Essay In Legisprudence (Hempsire; Ashgate Publishing Limited, 2007)

Downloads

Published

2019-07-10