ASAS CONTRARIUS ACTUS SEBAGAI KONTROL PEMERINTAH TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA
Abstract
Beberapa problematika penerapan Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Negara Indonesia ialah mengenai parameter keadaan bahaya dalam menerbitkan perpu oleh pemerintah, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. dan mengeliminasi peran pengadilan terhadap proses pembubaran Ormas. Pendirian Ormas dilihat dari sudut pandang konstitusi, ia adalah sebagai penjabaran dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Hak konstitusional tidaklah bersumber dari negara sebagai pemberi mandat melainkan berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.Downloads
References
Achmad, Perdana Rian, “Penelitian Hukum Interdisiplinerâ€, Dalam Penelitian Hukum Interdisi-pliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)
Adrian, W. Bedneer, Kajian Sosio-Legal (Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Univerisitas Groningen, 2014)
Ateng, Sjarifuddin, ‘Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan’, 72
Fikri, Febriansyah Reza, ‘Eksistensi Dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia’, Nomor 4, 8 (2012), 670
Fitra, Arsil, ‘Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Per-bandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 48 (2018), 12
Hawke Niel, Parpworth Niel, Introduction To Administrative Law (London: Cavendish Pu-blishing Limited, The Glass House, Wharton Street, 1998)
Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PUSHAM UII: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008)
Jimly, Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
———, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
M, Chakim Lutfi, ‘“Contrarius Actus†Kamus Hukum, Majalah Konstitusi’, Nomor 126, 2017, p. 78
‘Mekanisme Peradilan Dihapus, Perppu Ormas Dinilai Sewenang-Wenang’ <https://ww-w.hukumonline.com/berita/baca/lt59672846b9fe5/mekanisme- peradilan-dihapus-- perppu-ormas-dinilai-sewenang-wenang> [accessed 1 October 2017]
Nia, Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2011)
Paquino Pasquale, Forejhon Jhon, ‘“The Law of Exception A Typology of Emergency Powersâ€, International Journal of Constitutional Law’, 2.2 (2004), 233–44
Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945
Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI 1945
Peter, Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005)
‘PSHTN FHUI: Perppu Ormas Kemunduran Proses Panjang Reformasi’ <https://nasio-nal.sindonews.com/read/1221375/13/pshtn-fhui-perppu-ormas-kemunduran-pro-ses-panjang-reformasi-1500281760> [accessed 1 October 2017]
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009
Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
Sjahran, Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Pada Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Di Fakultas Hukum Unair (Surabaya, 1995)
Soerjono, Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Universitas Indonesia, 1977)
Sudjito, ‘“Kepentingan Politik†Di Balik Perppu Ormas Dan Implikasi Sosilogisnya Pada Masyarkat’, 1
Tatiek, Philipus M Hadjon, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1988)
W, Nalle Victor Imanuel, ‘Asas Kontrarius Actus Pada Perppu Ormas: Kritik Dalam Pers-petif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia’, Nomor 2, 4 (2017), 252
———, Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif (Malang: UB Press, 2010)
Wintgens Luc J, Legislation In Context: Essay In Legisprudence (Hempsire; Ashgate Publishing Limited, 2007)
Authors who publish with Mimbar Keadilan agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
