ANALISIS YURIDIS MASA KERJA PADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Abstract
The purpose of this study is to determine the legal certainty of tenure in government employees with a work agreement. This research uses normative research methods that are oriented towards statutory and conceptual rules. Through this research, the researcher offers that the tenure of government employees with a work agreement is not explicitly regulated in Law no. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. Problems arise because of the absence of a work time limit rule in the work agreement in the State Civil Apparatus Law. This problem is in the form of unclear how long the maximum work agreement will end. As a legal state, legal certainty is very important. The government should immediately stipulate implementing regulations after the promulgation of laws and regulations so that legal certainty can be achieved. Implementing regulations such as Government Regulations, Ministerial Regulations, Presidential Decrees, or others. Legal certainty if achieved can create justice, and vice versa justice that is created also shows the existence of legal certainty. This thinking reflects good governance and the functioning of the country in good condition
Keyword: government; legal certainty, working period
Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kepastian hukum masa kerja pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berorientasi pada aturan perundang-undangan dan konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa masa kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Muncul permasalahan karena tidak adanya aturan batas waktu masa kerja dalam perjanjian kerja dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan ini berupa tidak jelasnya sampai kapan maksimal perjanjian kerja ini akan berakhir. Sebagai negara hukum kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah seharusnya segera menetapkan peraturan pelaksana setelah diundangkannya pertaruran perundang-undangan agar kepastian hukum dapat tercapai. Peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keppres, atau lainnya. Kepastian hukum bila dicapai dapat menciptakan keadilan, begitu juga sebaliknya keadilan yang tercipta juga memperlihatkan adanya kepastian hukum. Pemikiran ini mencerminkan pemerintahan yang baik dan guna berjalannya negara dalam keadaan baik.
Downloads
References
Ebbesson, Jonas, ‘The Rule of Law in Governance of Complex Socio-Ecological Changes’, Global Environmental Change, 20.3 (2010) <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.-10.009>
Ihsan, Dian, ‘Guru Honorer, Pendaftaran PPPK Dibuka Mei 2021’, 2021
‘KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEN-DUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL’, LEX AD-MINISTRATUM, 8.4 (2020)
‘Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia’, Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia, 4.1 (2019) <https://do-i.org/10.17509/mimbardik.v4i1.16971>
Meškien?, Erika, and Teodoras Tamoši?nas, ‘Analysis of Temporary Employment Company Business Environment’, Socialiniai Tyrimai, 42.2 (2019) <https://doi.org/10.2127-7/st.v42i2.277>
Purgito, Purgito, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KER-JA WAKTU TERTENTU TELAAH BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN’, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 9.1 (2018) <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1-.1175>
Qomarani, Legina Nadhila, ‘ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDO-NESIA’, Cepalo, 4.2 (2020) <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979>
Rakar, Iztok, and Bojan Ti?ar, ‘The Rulemaking Procedure - Definition, Concepts and Public Participation’, Danube, 6.2 (2015) <https://doi.org/10.1515/danb-2015-0007>
Ramadhani, Dwi Aryanti, ‘PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DE-NGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI’, Jurnal Yuridis, 7.1 (2020), 1
Ri, Jam, and Wan Di, ‘TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA’, JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 1.4 (2018) <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.359>
Risdiarto, Wulan Pri Handini & Danang, ‘PROBLEMATIKA PELINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEMERINTAH’, Badan Penelitian Hukum Nasional, 2020
Visnapuu, Karin, ‘Land Reform and the Principle of Legal Certainty: The Practice of the Supreme Court of Estonia in 1918–1933’, Juridica International, 27 (2018) <https://doi.or-g/10.12697/ji.2018.27.05>
Zegarlicki, Jakub, ‘Legal Certainty as an Important Value of the Rule of Law’, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 6.2 (2018) <https://doi.org/10.14746/fped.2017.6.2-.19>
Authors who publish with Mimbar Keadilan agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
