PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA CARDING TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT
Abstract
Abstract
The purpose of the study was to determine the form of criminal responsibility and the prevention of carding crimes in Indonesia. The research method used in this study was descriptive analysis. Descriptive because it describes the conditions that become the independent variable and the dependent variable which is the basis of the problems discussed. The definition of carding itself is a form of crime that uses other people's credit cards to spend without the knowledge of the owner. Carding is a form of crime using someone else's credit card number to spend without the knowledge of the rightful owner. Transactions are usually carried out electronically. Carding itself is a criminal act that is illegal interception or physically tapping customer data or credit card owners, meaning to shop at online stores. This mode can occur due to the weakness of the authentication system used to ensure the identity of ordering goods at online stores.
Keywords: carding; credit card; criminal liability
Abstrak
Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dan penanggulangan tindak pidana carding di Indonesia Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. Deskriptif karena menggambarkan kondisi-kondisi yang menjadi variabel independen dan variabel dependen yang merupakan dasar dari permasalahan yang dibahas. Pengertian dari carding itu sendiri adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Carding adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. Carding sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat illegal interception atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik artunya untuk belanja di toko online. Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online.
Downloads
References
Aini, Qurrotul, and Aris Hardianto, ‘Hasil Cetak Informasi Elektronik Pada Website Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Carding’, Simposium Hukum Indonesia, 1.1 (2019)
Alberto, Ferry, ‘Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2015’, Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie, 2016
Donegan, Michael, ‘Crime Script for Mandate Fraud’, Journal of Money Laundering Control, 22.4 (2019) <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2019-0025>
Gumilang, D., Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, ‘LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019 <https://d-oi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>
Van Hardeveld, Gert Jan, Craig Webber, and Kieron O’Hara, ‘Discovering Credit Card Fraud Methods in Online Tutorials’, in OnSt 2016 - 1st International Workshop on Online Safety, Trust and Fraud Prevention, 2016 <https://doi.org/10.1145/2915368.2915369>
Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya, ‘HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN’, Singaperbangsa Law Review (SILREV), 1.1 (2020) <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>
Kleden, Kristoforus Laga, ‘Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15.1 (2019), 68 <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2266>
Mardhatillah, Adam Bastian, and Ahmad Mahyani, ‘BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT-.PST)’, Mimbar Keadilan, 2019 <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>
Michael, Tomy, ‘THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2510>
Narayana, Panca, Judhith Vidya Dayati, and Miranti Verdiana, ‘RESIKO MEDIK DOKTER DALAM OPERASI MATA YANG MENGAKIBATKAN KEBUTAAN’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2020 <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3991>
Nisa, Khoirotun, ‘Urgensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Atas Kejahatan Carding Di Bank X’, 4.3 (2020), 1–11
Rahmanto, Tony Yuri, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <https://doi.org/10.30641/dejure.201-9.v19.31-52>
Santoso, M A, and W Y Shanty, ‘Perspektif Tindak Pidana Kartu Kredit (Carding) Terhadap Putusan Pengadilan’, Bhirawa Law Journal, 1.1 (2020), 21–29
Widayati, Satriyani Cahyo, Arrum Normasari, and Indah Hidayatul Laili, ‘Penggunaan Ilegal Kartu Kredit (Carding) Ditinjau Dari Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, 1.2 (2020), 1–22
Authors who publish with Mimbar Keadilan agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
