UPAYA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF BURUH MENDAPAT HAKNYA

Keywords: buruh, kurator, upaya kepailitan

Abstract

The purpose of this research is to find out alternative efforts for workers to get their rights fulfilled through bankruptcy efforts. The research mixes and matches the norms found in the legislation with the facts obtained through interviews with a practitioner in bankruptcy law as a resource person. Legal efforts through bankruptcy can be used as an alternative for workers in demanding their normative rights that are not fulfilled by the company. The requirements for a bankruptcy application that must be fulfilled by workers are that they must have at least 2 (two) creditors, and it must be proven that there are debts that are due and can be collected. However, especially for workers, it is better to go through the PPHI procedure first until a decision is issued so that the lawsuit for bankruptcy is not considered premature by the Panel of Judges of the Commercial Court.

Keywords: labor; curator; bankruptcy attempt

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya alternatif buruh untuk mendapat pemenuhan haknya melalui jalur upaya kepailitan. Penelitian memadupadankan antara norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seorang praktisi dalam hukum kepailitan. Upaya hukum melalui kepailitan dapat dijadikan upaya alternatif bagi buruh dalam menuntut hak-hak normatifnya yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Syarat permohonan kepailitan yang harus dipenuhi oleh buruh adalah setidaknya harus memiliki setidaknya 2 (dua)  kreditur, dan harus dapat dibuktikan terdapat utang yang jatuh waktu dan dapat dilakukan penagihan. Namun khusus bagi buruh lebih baik harus melalui prosedur PPHI terlebih dahulu hingga dikeluarkannya putusan agar gugatan permohonan pailit tidak dianggap prematur oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Liem Tony Dwi Soelistyo, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum
Yasin Nur Alamsyah H A S, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

Arsalan, Haikal, and Dinda Silviana Putri, ‘Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’, Jurnal HAM, 11.1 (2020), 39 <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.39-50>

Azhiim, Rizma Afian, and Gema Ramadhan Bastari, ‘Kebebasan Berserikat Dan Keamanan Negara: Analisa Biopolitik Transformasi Kebebasan Serikat Buruh Di Indonesia’, Jurnal Keamanan Nasional, 4.1 (2018) <https://doi.org/10.31599/jkn.v4i1.278>

Darmawan, Grace Iskandar, ‘PELAKSANAAN HAK EKSEKUSI KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN [Implementation of the Right to Execute Separated Creditors in Bankruptcy]’, Law Review, 20.1 (2020), 87 <https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2481>

Farahni, Fadilah Nariza, ‘THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3.1 (2020) <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3007>

Fitasari, Farlina Dwi, ‘Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial’, Jurist-Diction, 3.3 (2020) <https://doi.or-g/10.20473/jd.v3i3.18633>

Hamonangan, Alusianto, and David Tambunan, ‘PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS’, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3.1 (2021) <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.820>

Imran Eka Saputra, ‘Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak Dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan’, Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 23.2 (2020) <https://doi.org/10.33096/aijih.v23i2.44>

Mubarok, Muhammad Zakki, ‘EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh Dan Pengusaha Secara Ideal Di Kota Kretek)’, Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 6.2 (2018), 127 <https://doi.org/10.-30659/jikm.6.2.127-139>

Pradiendi, Dhua Putra, Dewi Tuti Muryati, and Muhammad Iftar Aryaputra, ‘Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013’, Hukum Dan Masyarakat Madani, 5.3 (2015), 1 <https://doi.org/10.26623/humani.v5i3.942>

Pradima, Akbar, ‘ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9.17 (2013) <https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.251>

Purnomo, Sugeng Hadi, ‘PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2.2 (2019) <https://doi.org/10.309-96/jhbbc.v2i2.2493>

Raissa, Amanda, Avira Rizkiana Yuniar, and Anita Gladina Ayu Nurhayati, ‘KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 3.2 (2020) <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>

Simanjuntak, Herry Anto, ‘PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR MELALUI KEPAILITAN’, Justiqa, 1.1 (2019), 81–16

Suhartoyo, Suhartoyo, ‘Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional’, Administrative Law and Governance Journal, 2.2 (2019), 326–36 <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>

Sukatra, I Wayan, ‘KEDUDUKAN DAN HAK BANK TERHADAP HAK PREFEREN UPAH BURUH DALAM KEPAILITAN’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6.3 (2018), 300 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i03.p03>

Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael, ‘PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKAT-KAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3.1 (2020) <https://doi.org/10.3099-6/jhbbc.v3i1.3058>

Tarigan, Arihta Esther, and Syafrida Syafrida, ‘Urutan Kreditur Yang Didahulukan Yalam Pelunsanan Piutang Pada Perkara Kepailitan’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 8.2 (2021) <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20363>

Wijaya, Davin Surya, ‘TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK KARYAWAN DALAM PERMO-HONAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO)’, SPEKTRUM HUKUM, 15.2 (2018) <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1122>

Published
2021-06-21
Section
Articles