Analisis Hukum Atas Wewenang Pemberian Izin Pertambangan Emas Oleh Pemerintah Pusat Ke Daerah dalam Prespektif Daerah Otonom

  • Elok Nurtria Anggraeni Universitas Airlangga
  • Olivia Mikheli Ketan Universitas Airlangga
Keywords: Autonomy, Central government, Local government, Permission

Abstract

The country of Indonesia is a country that has wealth derived from nature which is very abundant. This is evidenced by various types of commodities that can be exploited from mining to plantations. However, the wealth must be properly managed by the State and is intended entirely for the prosperity and welfare of the people. This management authority by the State must certainly be interpreted as fairly as possible. Considering that we are a country of laws, of course, in any case, it is mandatory to implement it in accordance with the basis of the existing guidelines of the rules. The concept of constitutional law, of course, we know the principle of regional autonomy. The division of authority between local government and central government has been formulated in detail in Law 23 of 2014 concerning Regional Government, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587. These rules are the basis for granting authority, there are several things that need to be regulated by the Central Government and Regional Governments. This is done of course to create justice based on the laws that apply in Indonesia for all Indonesian people concretely. In this case, the author wants to elaborate on the granting of gold mining permits from the Central Government to local governments. The Autonomous Region, which used to have a role in the authority of gold mining permits, today the authority returns to the Central Government. The author wants to analyze whether the withdrawal of authority is not contrary to the spirit of the implementation of Regional Autonomy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bachrudddin, Devi Triady, “Pengelolaan Tambang Batubara di Kalimantan Timur: Tinjauan Kebijakan Publik,” Jurnal Inovasi Aparatur, 3 (2021)

Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016)

DS, Haryani, dan Mayer, “Pengaturan Pengawasan Pusat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Era Otonomi Daerah,” Jurnal Legislasi Indonesia, 16 (2019)

Harahap, Baginda, Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Prespektif Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2002

Huda, Ni’matul, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah (Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Yogyakarta: UII Press, 2007)

Karsono, Bambang, Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi (Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2021)

Kartasapoetra, R.G, Sistematika Hukum Tata Negara (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

Kartono, “Analisa Konflik Hukum Wewenang Pengawasasn Kegiatan Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014,” Bina Hukum Lingkungan, 2 (2017)

Kursiyah, Sri, “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.III No. 1,” Unisula, III (2016)

Lathif, Nazzaruddin, “Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara,” Jurnal Panorama Hukum, 2 (2017)

Ledyawati, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba di Era Otonomi Daerah,” Jurnal Agregasi, 5 (2017)

Luhukay, Roni Sulistyanto, “Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara,” Al Adl, 13 (2020)

Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002)

Marzuki, Suparman, Tragedi Politik Hukum HAM (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 2010

Rahayu, Derita Prapti dan Faisal, “Undang-Undang, Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3 (2021)

Supriatin, Lilis dan Akhmaddhian, Suwari, “Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah,” Jurnal Unifikasi, 4 (2017)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2009

Wulandari, Rika Putri dan Fahrozi, Muhammada Helmi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8 (2021)

Zakaria, Noer Fauzi dan R Yando, Mensiasati Otonomi Daerah (Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan INSIST Press, 2000)

Published
2022-07-30
Section
Articles