Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

  • Rani Purwaningsih Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Rahmat Dwi Putranto Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Keywords: Cyber Crime, Criminal Law, Locus Delicti

Abstract

Some of the majority of research highlights the problem of this mode of cybercrime and the need to reform the National Criminal Law to overcome it. What is also a problem is that crimes in cyberspace require a clear locus delicti or a clear place of occurrence because it is one of the requirements for examination by law enforcement agencies. This study aims to review from a juridical perspective the determination of locus delicti in cybercrimes related to efforts to reform criminal law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach. The results of the study concluded that the Criminal Procedure Code does not exclusively regulate how to mention tempus and locus delicti in the indictment. Therefore, the determination of the locus delicti of cybercrime uses the theory of the place where the crime was committed, the theory where the effect was caused, and the theory of the tools used to commit the crime. The problem of cybercrime is not just how to make criminal law policies related to it, but also how to harmonize policies between countries, because the problem of cybercrime has become an international problem and is no longer just a national crime problem.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adiwinoto, S. 1977. Istilah Hukum (Jakarta: Intermasa)

Arief, Barda Nawawi. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti)

———. 2006. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

———. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru) (Jakarta: Kencana)

Astuti, Friskilla Clara S.A.T.; Eko Soponyono; AM. Endah Sri. 2016. ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana’, Diponegoro Law Journal, 5.3

Azizurrahman, Sy. Hasyim. 2012. ‘Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era “Cyber”’, Masalah-Masalah Hukum, 41.2

Azizurrahman, Sy Hasyim. 2012. ‘Pembaharuan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Era “Cyber”’, Masalah-Masalah Hukum, 41.2: 298–305

Diana, Mely. 2018. ‘Penentuan Locus Delictie Dalam Cyber Crime Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional’ (UPN ‘Veteran’ Jakarta)

Haryadi, Dwi. 2007. ‘Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’ (Universitas Diponegoro)

Jondong, Zephirinus. 2020. ‘Kebijakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia’, Jurnal Preferensi Hukum, 1.2

Kadir, Muhammad Abdul. 1998. Hukum Perikatan (Bandung: Alumni)

Lamintang, P.A.F. 1984. KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru)

Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana)

Mulasari, Muhamad Mahrus S.W.; Eko Soponyono; Laila. 2016. ‘Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cybersex Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, Diponegoro Law Review, 5.2

Nenden, Eneng. 2020. ‘Tinjauan Yuridis Penentuan Locus Delicti Oleh Kepolisian Dalam Pemeriksaan Pejahatan Cyber Crime’ (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati)

Rahmawati. 2020. ‘Penentuan Tempus Dan Locus Delicti Dalam Cyber Crime’, Jurnal Sol Justicia, 3.1

Sitompul, Asril. 2001. Hukum Internet, Cetakan Pe (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Soerodibroto, Soenarto. 2000. KUHP Dan KUHAP, Edisi Keem (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada)

Sudarto. 2007. Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni)

Wahid, Abdul. 2005. ‘Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)’ (Unisma Malang)

Published
2023-02-25