Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah

  • Syofyan Hadi

Abstract

The purpose of this study is to analyze the authority of the Regional Government in establishing the Regional Public Service Agency. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study found that based on Article 346 of Law No.23/2014 in conjunction with Article 205 paragraph (1) PP No.12/2019 Regional Government has attribution authority to form BLUDs with the aim of improving public services. The authority of the Regional Government to form a BLUD is a discretionary authority that gives the choice to the Regional Government whether or not to form a BLUD based on consideration and an assessment of regional needs to improve public services. In forming a BLUD, Regional Governments must meet the requirements as stipulated in Article 29 Permendagri No.79/2018, namely substantive, technical and administrative requirements.

Keyword: authority; public service, regional government; regional public service agency

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan Pemda dalam pembentukan BLUD. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan Pasal 346 UU No.23/2014 jo Pasal 205 ayat (1) PP No.12/2019 Pemda memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kewenangan Pemda untuk membentuk BLUD merupakan kewenangan diskresi yang memberikan pilihan kepada Pemda untuk membentuk BLUD atau tidak berdasarkan pertimbangan dan penilaian kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam pembentukan BLUD, Pemda harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Permendagri No.79/2018 yakni persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Kata kunci: badan layanan umum daerah; kewenangan; pelayanan publik; pemerintah daerah 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ariyani, Afrida. 2021. ‘Kajian Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19’, KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 6.1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih) <https://doi.org/10.52062/keuda.v6i1.1630>

Bareta, Rizky Dian, Joko Santoso, and Faisal Amin. 2020. ‘Peran Badan Layanan Umum Dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja’, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 1.1 (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan): 1–20 <https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.346>

Donny Maha P & Sintong A. 2019. ‘Memahami Badan Layanan Umum Sebagai Ujung Tombak Pemerintah Dalam Pelayanan Publik’, DIirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan <https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/article/view&id=17>

Ghozali, Moudy Raul, and Syofyan Hadi. 2021. ‘Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Dari Ancaman Pidana Dalam Penggunaan Diskresi’, Mimbar Keadilan, 14.2 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya): 170–82 <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5092>

Hadi, Syofyan. 2018. ‘Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration’, JURNAL CITA HUKUM, 5.2 (LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>

Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. 2017. ‘Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration’, JURNAL CITA HUKUM, 5.2 (LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727>

———. 2021. ‘Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren Terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah’, Jurnal Wawasan Yuridika, 5.36: 267–90

Kartono, Heru Riyadi, Nursolihi Insani, and Ari Widiarti. 2022. ‘Otonomi Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan’, BHAKTI HUKUM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1

Muhammadong, Nasrullah. 2018. ‘Aspek Hukum Badan Layanan Umum’, Halu Oleo Law Review, 1.1 (Universitas Halu Oleo): 124 <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2354>

Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)

Sesung, Rusdianto, and Syofyan Hadi. 2021. ‘Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Perspektif Otonomi Dan Desentralisasi’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17.1 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4146>

Webster, Merriam. 2022. ‘Merriam Webster Dictionary’, Merriam Webster Dictionary Online

Yuhdi, Mohammad. 2013. ‘Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan’, Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 15.1

Published
2023-08-31
Section
Articles