Iptek bagi Masyarakat Usaha Produktif Pembuatan Petis Kupang di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Authors

  • Maria Agustini Fakultas Pertanian, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
  • Suzana Sri Hartini Fakultas Pertanian, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30996/jpm17.v3i01.1185

Abstract

Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Kecamatan Candi Desa Balongdowo merupakan salah satu tempat penghasil kupang yang cukup besar dan terkenal.Banyak dari ibu-ibu rumah tangga didesa tersebut memanfaatkan banyaknya sumber daya alam tersebut dengan mengolahnya menjadi petis kupang ataupun menjualnya tanpa diolah menjadi petis.Usaha pembuatan petis kupang dan kupang ini dilakukan oleh Ibu Endah sebegai mitra 1 dengan usaha produktifnya yang diberi nama Sumber Rejeki. Sementara itu ada juga Ibu Ida sebagai mitra 2 kami dengan usaha produktifnya yang bernama Maju Makmur.Namun dari kegiatan pemanfaatan kupang tersebut, telah ditemukan beberapa masalah yang muncul.Hal-hal itu meliputi perlunya peningkatan efisiensi usaha, peningkatan kualitas, serta peningkatan kuantitas produksi agak menjadi lebih baik. Dengan adanya permasalahan yang muncul tersebut, perlu adanya pendampingan pada mitra, memberikan wawasan berupa inovasi baru melalui IPTEK terhadap mitra tentang pembuatan petis kupang dan pengolahan kupang agar dapat mencapai hasil maksimal.Metode penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah dengan metode pemberian contoh tentang pembuatan petis kupang dan pengolahan kupan disertai dengan prasarana dan sarana yang memadai dalam pembuatan petis kupang dan pengolahan kupang secara maksimal. Tujuan setelah pengabdian pada masyarakat dalam hal ini adalah dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi dengan penggunaan peralatan yang lebih efisien dan mempermudah teknik pembuatan petis kupang dan pengolahan kupang menuju pemakaian peralatan yang inovatif. Kata kunci : petis kupang, kupang, pengolahan

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustino, L. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Agustinus, L. (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.

Barata, A. A. (2004). Dasar-dasar Pelayanan Prima. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Bungin, B. (2013). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Jakarta: Prenadamedia.

Davis, P. B. (2000). The Australian Policy Handbook. Australia: Allen & Unwin.

Diana, T. F. (2003). Total Quality Management. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Denhardt, J. V. (2003). The New Public Service: Serving, not Steering. Armonk, New York: M. E Sharpe.

Dunn, W. N. (2000). Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.

Edward III, M. S. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quartely Press.

Effendy, O. (2000). Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Rosdakarya.

Fefta, R. D. (2014). Manajemen Publik: Teori dan Praktek. Cetakan Pertama. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Grindle, M. S. (1980). Politics and ApolicyImplementation in the Third World. New Jersey: University Press.

G, H. P. (1998). Education for the 21 st Century in the Asia-Pasifik Region. Unesco Confrence.

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Haw.G, H. (1998). Education for the 21 st Century in the Asia-Pasifik Region. Unesco Confrence.

Islam, Ana Jauharul. (22 Juni 2016). Pelayanan Publik dalam Paradigma Baru “the new Public Serviceâ€. Diambil kembali darihttp://chicha14. blogspot.com/2011/04/pelayanan-publik-dalam-paradigma-baru.html

Jones, C. O. (1984). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali Press.

Lewis, S. C. (2005). The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey Bass.

Margono, W. K. (1998). Sistem Informasi Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Masdiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Miftah, T. (2000). Peran Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik. Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Moleong, J. L. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, J. L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, N. (1993). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Rosda Karya.

Nurani, Dwi. (22 juli 2016) Tinjauan Literatur. Diambil kembali dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129255-T%2026794Analisis%20implementasi-Literatur.pdf

Parsons, W. (2005). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.

Plunket, d. (2005). Management: Meeting and Exceding Customer Expectations. USA: Thomson South-Western.

Putria, Ratih. (22 Juni 2016). New Public Service. Diambil kembali dari http://ratihputrian.blogspot.com/2012/06/new-public-services.html

Ratminto & Winarsih, A. S. (2006). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Peneraspan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sedarmayanti. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refka Aditama.

Subarsono, A. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tjiptoherijanto, M. (2010). Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: UI-Press.

Tjiptono, F. (2002). Manajemen Jasa. Yogyakarta: ANDI.

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widaningrum, D. (2016, Mei 14). Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. Diambil kembali dari www.sappk.itb.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasandwi.pdf.

Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Banyu Media.

Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

Wahab, S. A. (2002). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/25M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban.

Downloads

Published

2018-01-30

Issue

Section

Articles