SUI GENERIS DALAM PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT BERDASARKAN PRINSIP DAN HUKUM RUANG ANGKASA

Keywords: geo stationary orbit, prinsip ruang angkasa, sui generis regime

Abstract

Abstract

The purpose of this research is to produce a review related to the exertion of Sui generis Regime in the utilization of Geo Stationary Orbit based on the principles of space law which are examined by comparison of laws and needs between developed and developing countries. This provision was made to provide legal substance related to technical matters and exertion related to the exploration of existing territories in space encompassing the Geo Stationary Orbit slot, and spacecraft  skimming. Developing countries strive to be determined "distinctive legal regime" (Sui Generis Regime) against the Geo Stationary Orbit (GSO) which is a specialty or specificity of existing international legal regimes or has previously been regulated in order not to become a stand-alone law. Research used a normative research using Normative Juridical methods namely by conducting an assessment related to legal aspects or the existence of regulations regarding space surrounding the responsibility of the problem. This is done to obtain data and to be able to analyze the sui generis regime on the exertion of geostationary orbits by Indonesia. The research is more concern related reviews special legal regime on the use of orbital slots which will experience challenges both in juridical and non-juridical terms, with the relationship between international law, this happened because there was no principium load, canon rule, and technical mechanism towards the 1967 space rules amendment. The uncertainty of these rules, especially in the utilization of Geo Stationary Orbit is used as a guideline for the need for the Sui Generis Regime as a regulation for the utilization of GSO which is inseparable from the principiums of space law. This is strengthened to provide benefits in terms of juridical and non-juridical aspects in the use of Geo Stationary Orbit. And aims to use space fairly and toward the interest of every humanity now or future.

Keyword: geo stationary orbit; sui generis regime; the principle of space

Abstrak

Tujuan [enelitian yaitu untuk menghasilkan ulasan terkait penggunaan Sui generis Regime dalam penggunaan Geo Stationary Orbit berdasarkan prinsip-prinsip hukum ruang angkasa yang dikaji dengan perbandingan hukum dan kebutuhan antara negara maju dengan negara berkembang. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan subtansi hukum terkait hal-hal teknis dan penggunaan terkait ekplorasi wilayah yang ada di antariksa melingkupi slot Geo Stationary Orbit, serta peluncuran wahana antariksa. Negara-negara berkembang lebih mengupayakan agar dapat ditetapkannya “suatu rezim hukum khusus” (Sui Generis Regime) terhadap Geo Stationary Orbit (GSO) yang merupakan spesialisasi atau kekhususan dari rezim hukum internasional yang telah ada atau telah mengatur sebelumnya agar tidak menjadi hukum yang berdiri sendiri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terkait aspek hukum atau adanya regulasi tentang ruang angkasa melingkupi tanggung jawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan agar dapat melakukan analisa sui generis regime terhadap pemanfaatan orbit geostationer oleh Indonesia. Penelitian lebih membahas ulasan terkait rezim hukum khusus berkaitan pemanfaatan  pada slot orbit akan mengalami tantangan baik dalam segi yuridis maupun non yuridis, dengan keterkaitan antara hukum internasional, hal ini terjadi karena tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme teknis pada amandemen aturan luar angkasa 1967. Tidak tegasnya aturan tersebut terutama dalam penggunaan Geo Stationary Orbit dijadikan sebagai pedoman untuk perlunya Sui Generis Regime sebagai aturan penggunaan GSO yang tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk memberikan keuntungan dari segi yuridis dan dari segi non yuridis dalam penggunaan Geo Stationary Orbit. Serta bertujuan untuk pemanfaatan ruang angkasa yang adil dan untuk kepentingan seluruh umat manusia sekarang ataupun masa yang akan datang.

Kata kunci: geo stationary orbit; prinsip ruang angkasa; sui generis regime

Author Biographies

Dwi Putri Sartika Alamsyah, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum
Slamet Suhartono, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum
Krisnadi Nasution, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

Adinegoro, Firmanto Eko, Nurdin, and Dony Aditya Prasetyo, ‘PENGAJUAN SUI GENERIS REGIME ATAS PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA DENGAN GEOGRAFI KHUSUS’, JURNAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2017, 7

Affairs, UN Office for Outer Space, SPACE AFFAIRS ACT (South Africa, 1993) (South Africa, 1993)

———, United Nations Treaties and Principles on Outer Space (New York: United Nations Publication, 2008)

Alfathimy, Deden Habibi Ali, Totok Sudjatmiko, and Euis Susilawati, ‘KETIMPANGAN PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER (GSO) DALAM LINGKUNGAN SISTEM DUNIA’, Intermestic: Journal of International Studies, 4.1 (2019), 88–110

Filho, José Monserrat, ‘Regulation of Space Activities in Brazil’, in National Regulation of Space Activities, ed. by Ram S. Jakhu (Canada: Springer, 2010), p. 13

Hadi, Syofyan, ‘HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW’, DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13.26 (2017), 264

Hermida, E. Julian, ‘Legal Aspects of Space Risk Management: The Allocation of Risks and Assignment of Liability In Commercial Launch Services’ (Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal, 2000)

Kusumaningtyas, Melissa Retno, ‘Geostationary Orbit (GSO) Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan’, in Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa III (SINAS KPA-III) (Surabaya: In Media LAPAN, 2018), p. 195

Lewokeda, Kornelia Melansari D., ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN’, Mimbar Keadilan, 14.28 (2019), 184

Mardianis, ‘Analisis Permasalahan “Launching State” Dalam Space Treaties’, Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan, 2.2 (2004), 6–8

———, ‘Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia’, in Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan (Jakarta: Mitra Wacana Media LAPAN, 2014), p. 3

———, ‘MASALAH DEFINISI DAN DELIMITASI ANTARIKSA: ANALISIS KECENDERUNGAN PENGATURAN DAN POSISI INDONESIA’, in Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa (Bogor: In Media LAPAN, 2016), p. 82

———, ‘PENERAPAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGATURAN IMPLEMEN-TASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA’, in Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan (Mitra Wacana Media LAPAN, 2015), pp. 99–100

———, ‘Soft Law Dalam Rezim Pengaturan Internasional Keantariksaan’, in Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), p. 22

Michael, Tomy, ‘ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’, Mimbar Keadilan, 2017, 229 <https://doi.org/1-0.30996/mk.v0i0.2195>

Mochtar, Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Binacipta, 1996)

Mubashir, Ahmad, Riska Tantri Maharani, and Fajar Sugianto, ‘PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2.1 (2019), 30

Negara, Kementerian Sekretariat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, 2013, p. 3

Nugraha, Ridha Aditya, and Kartika Paramita, ‘MEMPERERAT REGIONAL ASEAN MELALUI TATANAN HUKUM KEANTARIKSAAN: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.3 (2019), 636–49

Nugroho, Nunung, ‘URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA’, Jurnal Spektrum Hukum, 14.1 (2017), 41

Pramono, Agus, Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

———, ‘Orbit Geostasioner (GSO) Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia’, Pandecta Research Law Journal, 6.2 (2007), 137

Putra, Satria Diaz Pratama, Agus Pramono, and H. M. Kabul Supriyadhie, ‘ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI YURISDIKSI SATELIT RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASI-ONAL’, DIPONEGORO LAW JOURNAL, 8.1 (2019), 706–13

S, Sachrizal Niqie, Setyo Widagdo, and Nurdin, ‘Pengaturan Outer Space Treaty 1967 Terhadap Penelitian Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Di Planet Mars’, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, 16

S, Yasin Nur A H A, ‘PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN “THE AREA” MENURUT UNCLOS 1982’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3.1 (2020), 32

Sihombing, L. Raymond Jr. Pardamean, ‘KEDAULATAN NEGARA INDONESIA DALAM UDA-RA DAN ANGKASA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2.2 (2019), 197

Sudariyanto, Muhammad Arif, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN’, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2018, 50

Suhartono, Slamet, ‘HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIK-NYA’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15.2 (2020), 206

Supriadhie, Anjar, ‘Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek Dan Tanta-ngan)’, Pandecta Research Law Journal, 13.1 (2018), 74

Tomy Michael, ‘ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN’, Mimbar Keadilan, 2017, 229 <https://doi.org/10.-30996/mk.v0i0.2195>.

Published
2020-07-22
Section
Articles