PENYELESAIAN MASALAH KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 SECARA MEDIASI

Keywords: ketenagakerjaan, upah

Abstract

Abstract

This study aims to determine legal protection for workers against wage issues during the Covid-19 pandemic. Research in this journal uses a normative research method. Article 88a paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Work Copyright states: that labor rights to wages arise when a work relationship is established between workers and entrepreneurs/companies and ends when the employment relationship is terminated. The results of the study concluded that in terms of labor wage protection and protection for workers in their place of work, entrepreneurs/companies can postpone wage payments (if the entrepreneur/company cannot pay wages according to the minimum wage), by initiating negotiations with workers or labor unions related to the suspension. The postponement of payment of minimum wages by employers to workers does not immediately eliminate the obligation of employers/companies to pay the difference in minimum wages during the suspension. With the existence of Covid-19 the government issued SE No. M/3/HK.04/III/2020 concerning Labor Protection and Business continuity in the context of preventing Covid-19. So that the issuance of the Ministerial Decree is expected to help provide protection and work continuity for workers/laborers and maintain business continuity.

Keywords: employment; wages

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid-19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Pasal 88 huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid-19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu  memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Erny Kartikasari, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim
Pengawas Ketenagakerjaan
Made Warka, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum
Evi Kongres, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

Afifah, Wiwik, ‘“Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14 Nomor 27.’, DiH Jurnal Ilmu Hukum, 2018

Albar, Andi Ardillah, ‘Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kon-teks Hukum Bisnis Internasional’, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2019

Charda, Ujang, ‘MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004’, Jurnal Wawasan Yuridika, 2017 <https://doi.org/-10.25072/jwy.v1i1.124>

Diantha, I Made Pasek, ‘Metodologi Penelitian Hukum Normatif’, Teori Metodologi Penelitian A., 2017

Hendrawan D. Santoso, ‘No Title’, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT ASPEK PENGUPAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PRODUKTIVITAS “FENOME-NOLOGI TENTANG MAKNA KEADILAN UPAH SAAT PANDEMI COVID-19”, 2020

Hinduan, Zahrotur Rusyda, ‘Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional’, Nasional.Sindo News.Com, 2014

Mamudji, Sri, ‘MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 <https://doi.org/10.21143/jh-p.vol34.no3.1440>

Mubarok, Muhammad Zakki, ‘EKSISTENSI BURUH DALAM KOMUNIKASI BIPARTIT (Upaya Membangun Kemitraan Antara Buruh Dan Pengusaha Secara Ideal Di Kota Kretek)’, Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 2018 <https://doi.org/10.30659/jikm.6.2.127-139>

Palupi, Merry F.T;, and Rahmat E. Irawan, ‘Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Pemerintah Terkait Ketenagakerjaan Sebagai Dampak Covid 19 Di Kompas.Com Dan Malaysiakini’, Jurnal Representamen, 2020

Peeri, Noah C., Nistha Shrestha, Md Siddikur Rahman, Rafdzah Zaki, Zhengqi Tan, Saana Bibi, and others, ‘The SARS, MERS and Novel Coronavirus (COVID-19) Epidemics, the Newest and Biggest Global Health Threats: What Lessons Have We Learned?’, International Journal of Epidemiology, 2020 <https://doi.org/10.1093/ije/dyaa033>

Pradima, Akbar, ‘ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUS-TRIAL DI LUAR PENGADILAN’, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2013 <https://doi.org/-10.30996/dih.v9i17.251>

Prajnaparamitha, Kanyaka, and Mahendra Ridwanul Ghoni, ‘Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum’, Administrative Law and Governance Journal, 2020

Purnomo, Sugeng Hadi, ‘PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 <https://doi.org/10.30996/jhbb-c.v2i2.2493>

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, 2011

Randi, Yusuf, ‘PANDEMI CORONA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KER-JA PEKERJA OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN’, Yurispruden, 2020 <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>

Rissy, Yafet Y W, ‘PERGESERAN NEGARA HUKUM KE “NEGARA HIMBAUAN”: ME-NAKAR DAMPAK REGULASI PENANGANAN COVID-19 TERHADAP PERE-KONOMIAN DAN KEUANGAN INDONESIA’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2020 <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3478>

Romlah, Siti, ‘Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Buruh Di Indonesia’, ‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 2020

Published
2021-02-06
Section
Articles