PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA

Keywords: hardship, force majeure, perjanjian

Abstract

Abstract

This journal aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a force majeure event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of hardship. This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding hardship itself have developed in the practice of international contract law which is regulated in the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its absence of hardship ownin the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the hardship category will be settled with the applicable provisions, such as good faith and force majeure. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing og circumstances fundamentally by the application of the principle hardship to the legal system in Indonesia.

Keywords: contract; force majeure; hardship

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Social Distancing,  yang tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapat nya keadaan memaksa sehingga pihak tersebut dapat mengakihiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip hardship. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam peneltian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai hardship sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum diakui nya hardship sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori hardship diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan force majeure. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaftif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip hardship ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Author Biographies

Taufik Armandhanto, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum
Yovita Arie M, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Fakultas Hukum

References

ADI, Dwi Primilono. Absorbsi Prinsip ”Rebus Sic Stantibus” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. Jatiswara, [S.l.], v. 30, n. 1, oct. 2017. ISSN 2579-3071. Available at: <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/91>.

Agus Yudho Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, (2014)

A’yun Amalia, Ifada Qurrata, and Endang Prasetyawati. “KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune (2019).

Berger, Klaus Peter, and Daniel Behn. Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study. McGill Journal of Dispute Resolution Revue de Règlement Des Différends de McGill, 2019.

Castro, Ricardo Pazos. “The Response of French Contract Law to the COVID-19 Pandemic.” Revista de Derecho Civil 7, no. 2 (2020): 47–74.

Detikcom, “https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5270484/gubernur-wahidin-sebut-800-industri-di-banten-bangkrut-dihantam-pandemi

Dwi Prilmilono Adi. “No Title.” ABSORBSI PRINSIP ”REBUS SIC STANTIBUS” DALAM KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN NASIONAL (n.d.).

Fitri, Wardatul. “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum (2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. “Peta Sebaran Kasus COVID-19 Di Indonesia.” Covid19.Go.Id.

Hernoko, Agus Yudha. “‘FORCE MAJEUR CLAUSE’ ATAU ‘HARDSHIP CLAUSE’ PROBLEMATIKA DALAM PERANCANGAN KONTRAK BISNIS.” Perspektif (2006).

International Chamber of Commerce. “ICC Force Majeure Clause.” ICC force majeure and hardship clauses (2020).

Jayabalan, Sheela. “The Legality of Doctrine of Frustration in the Realm of Covid-19 Pandemic.” Sociological Jurisprudence Journal 3, no. 2 (2020).

Muhammad Syarifuddin, “Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, (2012)

Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.” Administrative Law and Governance Journal (2020).

Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. “KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum (2019).

Satgas Covid-19, “ https://www.covid19.go.id/”

Siregar, Putra PM, and Ajeng Hanifa Zahra. “Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Tirto id, “ https://tirto.id/kadin-sebut-ada-30-juta-umkm-tutup-akibat-pandemi-covid-19-fUa4

Voice of America Indonesia, “ https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa-minus-0-4-persen/5355838.html

World Helath Organization, “https://covid19.who.int/?gclid=Cj0KCQiAifz-BRDjARIsAEElyG-LQj9VCjCc2PTSPY7gieO9bBSh_OE8uGshNdzAJnQ2UdBuZyNZC--YaAspAEALw_wcB

Widyaningrum, Gita Laras. “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?” National Geographic Indonesia (2020).

Winarni, Luh Nila. “ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KON-SUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum (2015).

Yusmita, Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, and Rizal Yudistira. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum (2019).

“KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” LEX PRI-VATUM (2016).

“Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2011).

Published
2021-01-29
Section
Articles