PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM PENGGUNAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

  • Syofyan Hadi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
  • Moudy Raul Ghozali Universitas Airlangga

Abstract

The purpose of this study is to explain and analyze legal protections for the people in the use of government discretion during the Covid 19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study found that the laws and regulations provide legal protection for the people are very limited in the use of government discretion during the Covid-19 pandemic. The people are only given the right to review the laws and regulations to the Constitutional Court and the Supreme Court. The people are not entitled to file a lawsuit to the Administrative Court against decisions, actions and/or policy rules set by the Government in the context of handling the Covid-19 pandemic, and based on good faith and in accordance with the laws and regulations. In the future such provisions need to be changed by giving the rights of the aggrieved people to challenge decisions, actions, and/or policy rules with the aim of preventing the occurrence of executive dictatorship and excessive discreation on the grounds of danger, disaster or emergency conditions.

Keywords: Covid-19 pandemic; discretion; legal Protection

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat dalam penggunaan diskresi pemerintahan pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang sangat terbatas dalam penggunaan diskresi pemerintahan pada masa pandemi Covid-19. Rakyat hanya diberikan hak untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Rakyat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan, tindakan dan/atau peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, serta didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ke depan ketentuan demikian perlu diubah dengan memberikan hak rakyat yang dirugikan untuk menggugat keputusan, tindakan, dan/atau peraturan kebijakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya executive dictatorship dan excessive discreation dengan alasan terjadinya bahaya, bencana atau kondisi darurat.

Keyword:  diskresi; pandemi Covid-19; perlindungan hukum

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Syofyan Hadi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fakultas Hukum

Moudy Raul Ghozali, Universitas Airlangga
Fakultas Hukum

References

Andiraharja, Diyar Ginanjar. 2021. “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia,” Khazanah Hukum, 3.2 (Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung): 70–79 <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>

Apsari Hadi, I Gusti Ayu. 2017. “PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” Kertha Patrika, 39.01 (Universitas Udayana): 33 <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p03>

Arwanto, Bambang. 2017. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT AKIBAT TINDAKAN FAKTUAL PEMERINTAH,” Yuridika, 31.3 (Universitas Airlangga): 358 <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857>

Edy K, Erwin Hidayat, and Amalia Diamantina. 2020. “PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 3.2 (Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti) <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.40>

Eric, Eric, and Wening Anggraita. 2021. “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel),” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7.1 (Universitas Pendidikan Ganesha): 464 <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>

Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Anna Erliyana. 2020. “Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2020,” PALAR (Pakuan Law Review), 06.Juli

Ghozali, Moudy Raul, and Syofyan Hadi. 2021. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI,” Mimbar Keadilan, 14.2 (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya): 170–82 <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5092>

Gibert, Yohanes Febriyanto, and I Ketut Suardita. 2021. “Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penggunaan Diskresi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19,” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 9.3

Glory Miliani Ampow. 2021. “PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN ATAS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 MELALUI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020,” LEX ADMINISTRATUM, 9.3

Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. 2017. “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration,” JURNAL CITA HUKUM, 5.2 (LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727>

Heriyanto, Bambang. 2018. “KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PARADIGMA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 4.1 (Universitas Pakuan) <https://doi.org/10.33751/.v4i1.784>

HR, Ridwan, Despan Heryansyah, SHI., MH., and Dian Kus Pratiwi, SH., MH. 2018. “PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25.2 (Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia)): 339–58 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>

Juliani, Henny. 2020. “Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,” Administrative Law and Governance Journal, 3.2 (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)): 329–48 <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348>

Rishan, Idul. 2021. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, 18.1 (Constitutional Court of the Republic of Indonesia): 001 <https://doi.org/10.31078/jk1811>

Sihotang, Githa Angela, . Pujiyono, and Nabitatus Sa’adah. 2017. “DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT,” LAW REFORM, 13.1 (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)): 60 <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>

Victor Imanuel W Nalle. 2013. “KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN,” Jurnal Yudisial

Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, and Isharyanto Isharyanto. 2019. “ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA,” Jurnal Jurisprudence, 9.1 (Universitas Muhammadiyah Surakarta): 64–80 <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8096>

Published
2022-02-26
Section
Articles