AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN DI DESA SENDURO KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

  • Angga Trie Sugiarto Wibowo Fisip, Surabaya

Abstract

The principles co-administration is effort of the central government as funder with
contribute task to the local government for improve effective and efficient do
implementation government, development management and public service. The
study aims to understand and analyze about process and influence effect
accountability principles co-administration in the local government Senduro Sub
district Lumajang Regency. This study is a descriptive research with qualitative
research method. The method collecting data in this study was used interviews
and documentation. The result of this research showing that: 1) the process
implementation of accountability principles co-administration in the Senduro
Village Senduro Sub district Lumajang Regency was doing a good. In this means,
need to enhanced and maintained. 2) The factors that influence it, namely the
time, cost, effectiveness, externalities.
Keywords : Accountability, Co-administration, Local Government

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anonim. (1979). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979

Tentang Pemerintahan Desa. Jakarta: Sekneg RI.

Anonim. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

Jakarta : Sekneg RI.

Anonim. (2013). Evaluasi APBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Surabaya :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Anonim. (2014). RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019. Lumajang:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Anonim. (2014). RPJMDes Senduro Tahun 2014-2019. Lumajang: Kantor Desa

Senduro.

Anonim. (2014). Laporan Pertanggungjawaban Desa Senduro Tahun 2015.

Lumajang: Kantor Desa Senduro.

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT.

Bina Aksara.

Depdiknas. (2008). Pengolahan dan Analisis Data Penelitian. Jakarta: Depdiknas.

Eni, M. (2011). Dasar-dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta: Dirjen Dikti.

H. Hasan Ahmad, Rusmiyati, dan Ahmad Ripai. (2011). Evaluasi Pelaksanaan

Tugas Pembantuan (Studi Kasus Di Desa Cihanjuang Kecamatan

Cimanggung Kabupaten Sumedang Tahun 2011). Jurnal Ilmu

Pemerintahan Widyapraja.

Handoyo, B. H. (2009). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas

Atmajaya.

Hidayah, B. F. (2013). Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Urusan Tugas

Pembantuan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi

di Kota Mataram). Jurnal Ilmiah.

Hoessein, B. (2002, Juli 4). Desentralisasi, Demokrasi dan Privatisasi Dalam

Kerangka Kepemerintahan Yang Baik. Makalah Disampaikan Pada

Seminar Privatisasi BUMN : Tantangan, Harapan dan Kenyataan.

Joeniarto, R. (1979). Perkembangan Pemerintah Lokal. Bandung: Alumni.

Koswara, E. (2003). Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta: IIP Pres.

LAN. (2003). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta:

LAN.

Lucy Auditya, Husaini, Lismawati. (2013, Maret). Analisis Pengaruh

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal fairness Nomor 1, ISSN

-0348, 3, 21-41.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2009, Oktober 20). Retrieved Oktober 20,

, from http://jdih.bpk.go.id.

Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi

Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Miles, M.B. and Huberman, M.A. (1984). Qualitative Data Analysis. London:

Sage Publication.

Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Pulukadang, I. (2002). Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Sulut

dibidang Kepemerintahan Yang Baik. Makalah, FISIP Unsrat Manado.

Putra, D. (2013, Maret). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran

Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).

Skripsi.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina. (2011, November). Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis Jurnal,

pp. Vol.3, No.3, 560-568.

Sabarno, H. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.

Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, P. (2006). "Menuju Tata Pemerintahan dan Pembangunan Desa Dalam

Sistem Pemerintahan Daerah: Tantangan Bagi DPRD Kabupaten"

Dalam Abdul Gaffar Karim Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di

Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sekretariat Negara RI. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral

Otonomi Daerah.

Sugijanto, Robert Gunadi H, dan Soni Loho. (1995). Akuntansi Pemerintahan dan

Organisasi Nirlaba . Malang: PPA-FE Universitas Brawijaya.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Moxed Methods). Bandung: CV.

Alfabeta.

Sukhemi. (2011). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap

Transparansi Keuangan Daerah. Akmenika UPY, p. Volume 8.

Suryaningrat, B. (1998). Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di

Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.

Suyanto, Bagong, dan Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.

Wasistiono, S. (2007). Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good

Governance. Jakarta: LIPI Press.

Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan

Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan

Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Surabaya: Insan Cendikia.

Wikipedia. (2014, November 5). Retrieved Oktober 24, 2015, from

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas

How to Cite
Wibowo, A. T. (1). AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN DI DESA SENDURO KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(01). https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.707
Section
Articles