Pembaharuan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Paedofil
Abstract
The purpose of this research is to describe chemical castration sanctions that need to be renewed. This research uses a legal approach and a conceptual approach. Chemical castration raises pros and cons in its application as an action sanction, where the sanction has an educational nature, not as a form of retaliation. Chemical castration sanctions are applied to perpetrators of sexual violence against children. Even though it has been classified for anyone who can receive sanctions in the form of chemical castration, the rule does not mention what if the perpetrator is classified as a pedophile, where a pedophile is an adult who repeatedly performs sexual acts with prepubertal children. There needs to be scientific research related to how pedophiles can be stopped or cured because if seen from what is called a pedophile and the prohibitions mentioned in the child protection law are the same. The concept of renewing sanctions that must then exist is where the application of chemical castration is abolished and replaced with rehabilitation, but it is necessary to conduct research on whether these perpetrators are classified as pedophiles. carry out the punishment that is in effect today, because the possibility of the perpetrator committing the act repeatedly is quite high considering that chemical castration is not permanent like conventional castration is permanent. If possible, there will be new regulations in the form of revisions to laws and/or issuance of government regulations.
Downloads
References
Adella Aldionita Chair, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. 2020. ‘Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan’, Risalah Hukum, 16.Kebiri Kimia: 106–14
Anggun Wulandari. 2019. ‘PEDOFILIA DALAM PENYIMPANGAN SEKSUAL’, PEDOFILIA DALAM PENYIMPANGAN SEKSUAL, 1: 1–1
Appludnopsanji, and Ani Purwanti. 2021. ‘DOUBLE TRACK CRIMINAL SYSTEM OF INDONESIA: CRIMINAL SANCTION AND CHEMICAL CASTRATION TREATMENT POLICY ON PEDHOFILIA’, DIPONEGORO LAWA REVIEW, 6.DOUBLE TRACK CRIMINAL SYSTEM: 9–9
Didi Junaedi. 2016. Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran
Dimas Bayu. 2023. ‘Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022’, pp. 1–1
DR.M.SHOLEHUDDIN, SH., M.H. 2003. SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA Ide Dasar Double Track System & Implementasinya (Jakarta: PT rajagrafindo persada)
———. 2017. SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA Ide Dasar Double Track System & Implementasinya
St. Fatmawati L. 2021. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia’, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora(AJSH), 1.Pedofilia: 1–6
Gita santika Ramadhani. 2014. ‘Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia’, Jurnal Diponegoro Law Review, 1: 4
Irwan, Indradin. 2016. Strategi Dan Perubahan Sosial
Jerome Wirawan. 2016. ‘Apa Yang Dimaksud Dengan Kebiri Kimia?’, Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer
‘KELOMPOK SOSIAL, PERUBAHAN SOSIAL SERTA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPIMASYARAKAT’. 2022. KELOMPOK SOSIAL, PERUBAHAN SOSIAL SERTA MASALAH SOSIAL YANG DIHADAPIMASYARAKAT, 2.perubahan sosial: 2–2
MASMURI, and SYAMSUL KURNIAWAN. 2016. ‘PENYIMPANGAN SEKSUAL: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGI, PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM’, PENYIMPANGAN SEKSUAL: SEBUAH INTERPRETASI TEOLOGI, PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM, 3.PENYIMPANGAN SEKSUAL: 1–1
Mohammad Mashulin Amjad. 2020. ‘TINJAUAN YURIDIS SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA’, Jurnal Juristic, 1.Rehabilitasi: 1–11
Muhammad Adystia Sunggara. 2021. ‘SanksiTindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality BeforetheLaw’, Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Berdasarkan Asas Equality Before the Law, 2.sanksi tindakan: 3–3
Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung)
O.C. KALIGIS. 2002. Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia (BANDUNG: ALUMNI)
Pambudi Rahardjo, and Kaniya Pur. 2021. ‘PELAKU PEDOFILIA (Tinjauan Dari Faktor Penyebab Dan Aspek Dinamika Psikologis)’, Jurnal Penelitian Psikologi, 1.Pedofilia: 1–8
Peter Mahmud Marzuki. 2013a. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)
———. 2013b. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)
Priskilla Velicia Ong, and Ariawan Gunadi. 2023. ‘Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan Seksual’, Widya Yuridika Jurnal Hukum, 6.Pedofilia: 1–6
Rosdiana Dew, and Nurhasanah Bakhtiar. 2020. ‘Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Pembelajaran Bagi Siswa MI/SD Untuk Mengatasi Penyimpangan Seksual’, 3.Penyimpangan Seksual: 2–2
Ryan Aditama, and Novia Yolanda. 2020. ‘Penerapan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Ryan Aditama1* , Novia Yolanda2’, Wajah Hukum, 4: 483–93
Supanto. 2016. Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy
Tantimin. 2021. ‘Kajian Hukum Kualifkasi Sanksi Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia’, WAJAH HUKUM, 5: 2–2
Teguh Prasetyo. 2020. ‘Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi’, JURNAL HUKUM Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 1: 18–33
Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, and Moh. Aziz Ma’ruf. 2020. ‘Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaruan Hukum Pidana)’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 11.Single Track System Hukum Pidana: 2
Authors who publish with Mimbar Keadilan agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)
