ANALISIS PENGARUH SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, Dan RESTORAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus pada Kota Surabaya)
Abstract
Trade sector is one sector that should be developed by the local government of Surabaya. Because the trade sector is one of the largest contributors to the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Surabaya. Therefore, it is necessary to explore all the potential that exists in the trade sector. Trade sector can be directed to one of the achievement of development goal that is income increase in Surabaya City. With the increase in income, it is expected eventually will achieve better regional economic growth. The type of data used is quantitative data in the form of numerical calculations that prove the relationship between GDP, Trade Sector, Hotel and Restaurant in Surabaya. There are 4 variables used, namely X1 (trade sub-sector), X2 (hotel sub-sector), X3 (restaurant sub-sector) and Y (PDRB Kota Surabaya). Based on significance value at test f equal to 0,188, mean significance value 0,188> 0,05 then H0 accepted. so it can be concluded that there is a significant influence between independent variables with dependent variable at five percent real level. In the regression coefficient of trade sub-sector (PDRGt) = 1.552 and restaurant sector (RSTNt) = 1.742, the regression model is positive or one-way, that is, if the value of trade sub-sector and restaurant sub-sector is higher or increase, the value of GRDP is also higher or increase also. While the regression coefficient value of hotel sub-sector (HOTt) = -0.436 then regression model is negative or not unidirectional, it means that the increase of one percent added value of hospitality sub-sector does not cause the average increase per year PDRB Surabaya.
Â
Â
Keywords: PDRB Kota Surabaya, Trade Sector, Regression Coefficient.Downloads
References
Adryanto, Michael. 2012. Tips and Tricks for Driving Productivity: Strategi dan Teknik Mengelola Kinerja untuk Meningkatkan Produktivitas. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Ardianingsih, Arum., dan Komala Ardiyani. 2010. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Pena, Vol. 19 No. 2, September 2010 UI. Jakarta : Universitas Indonesia
Depkes RI. 2003. Kepmenkes RI Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Depkes RI. 2006. Standar Pelayanan Farmasi di Apotek,. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Yanfar dan Alkes, Departemen Kesehatan RI.
Depkes RI. 2008. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
Depkes RI. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Gunawan, Rai., dkk. 2011. Tingkat Kehadiran Apoteker Serta Pembelian Obat Keras Tanpa Resep di Apotek. Bali : Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana.
Handayani, Rini Sasanti., Retno Gitawati, S.R Muktiningsih dan Raharni. 2006. Eksplorasi Pelayanan Informasi yang Dibutuhkan Konsumen Apotek dan Kesiapan Apoteker Memberi Informasi Terutama untuk Penyakit Kronik dan Degeneratif. Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol.III. Puslitbang Farmasi dan Obat Tradisional Badan Litbangkes.
Harianto, Angki Purwanti dan Sudibyo Supardi. 2008. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Draft Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di DKI Jakarta. Farmasi FMIPA-Universitas Indonesia. Jakarta.
Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan ke sembilan. Jakarta: PT Bumi Aksara
IAI. 2014. Standar Praktik Apoteker. Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia
Kemenkes RI. 2011. Profil Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010. Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI, Kementrian Kesehatan RI.
Kuncahyo, I. 2004. Dilema Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian. Surakarta. Retrieved from http://www.suarapembaruan.com/news/2004/04/29/Editor/edi04.htm
Menkes RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Monita. 2009. Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang, Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
Notoadmojo, S. 2007. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Rineka Cipta, Jakarta
Nursalam. 2013. Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi 3. Jakarta: Salemba Medika.
Parasuraman, 2005. E-S Qual:A Multiple Item Scale For Assesing Electronic Service Quality, Journal Of service Research.
Purwanti, Angki dkk. 2004. Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Apotek DKI Jakarta Tahun 2003(Jurnal). Departemen Farmasi, FMIPA UI (Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol.1 No.2. Agustus 2004, 102-115).
Rasyid, Ryaas, 1998. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Yarif Watampone: Jakarta.
Sidrotullah. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
Tjiptono, Fandy. 2002.Manajemen Jasa, Cetkan ketiga. Penerbit Andi: Yogyakarta.
Wiryanto. 2005. Analisis Impas: Peluang Penerapan Standar di Apotek dalam Media Farmasi. An Indonesia Pharmaceutical Journal. Jakarta : Univesitas Indonesia.
Zeithaml, Valarie A., (et.al). 1990.Delivering Quality Services : Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.
