PENGARUH RETIBUSI PASAR DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAEERAH (PAD) DI KOTA SURABAYA
Abstract
This study makes an analysis of the effect of market levies and advertisement taxes on local revenue (PAD) of Surabaya. In this study, the samples taken are market retribution and advertisement taxes from 2010 to 2014. The independent variables used in this study are market levies and advertisement taxes. While the dependent variable or dependent variable is the original revenue area (PAD). The analysis technique used is multiple regression technique with SPSS 20.0 for windows. Testing simultaneously by using t test found that significant value of 0.000 <0.05 then the variable of market levy affect the local revenue (PAD) of Surabaya and t test in get that significant value of 0.00 <0.05 then the variable tax advertisement affects the local revenue (PAD) of Surabaya. The value of R2 obtained by 0.673 means 67.3% shows the value of 67.3% of local revenue (PAD) of Surabaya City influenced by market and advertisement taxes while 32.7% of indigenous regions (PAD) Surabaya City is influenced by other variables which was not meticulously in this study.
Â
Keywords: GRDP, Minimum Wage, Unemployment Rate.Downloads
References
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Renstra, Renja tahun 2010 – 2014
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, RKAKL 2009 – 2012
Burhan Bungin, Metodologi Peneltian Sosial dan Ekonomi, 2013, Jakarta:Prenada Media
Direktorat Jenderal Anggaran. 2006. Reformasi Sistem Penganggaran, Konsep dan Implementasi 2005-2007.Jakarta
Directorate General of Budget, The Indonesian Budget 2008, Majalah Warta Anggaran, Directorate General of Budget,2008
Direktorat Jenderal Angaran, Reformasi Sistem Penganggaran “konsep Dan Implementasi 2005-2007â€, Jakarta, 2006
http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/2014/10/teori-implementasi-kebijakan publik.html
------------, 1998, Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linear Runtun Waktu, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13, No.4
------------, 1999, Pemilihan Model Ekonomi Empirik Dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 14, No.1 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
“Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta 2009
Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pedoman Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2009
Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pedoman Restrukturisasi Program Dan Kegiatan, Jakarta 2009
Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Langkah Teknis Penyusunan Program dan Kegiatanâ€, Jakarta 2009
Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaranâ€, Jakarta 2009
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Jakarta 2005
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Penyusunan Penetapan Kinerja, Jakarta 2005
Mardiasmo, 2009, Akuntansi sektor Publik, Yogyakarta : Andy
Naniek Pangestuti (2008) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAMâ€, Tesis, Universitas Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Sri Rahayu, 2005, Modul Pelatihan Eviews 4.1, UPKFE Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak Dipublikasikan
Suyadi (2006) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran di Indonesiaâ€, Tesis, Universitas Indonesia
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
