PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2005-2014
Abstract
Poverty is a problem that concerns many aspects as it relates to low income, illiteracy, low health status and inequality between sexes and poor environment (World Bank, 2004). The problem of East Java Province is not much different from the central government (national problem) that is, the high number of poverty and the increasing number of unemployment. This study examines the effect of GRDP, unemployment, and inflation on poverty level in East Java in 2005-2014. The purpose of this study is expected to analyze how and how big the influence of variables PDRB, unemployment and inflation to the level of poverty in East Java so that later it is expected to be used as one of the basic in termination of policy in overcoming poverty problem in East Java. The data used in this study is sekuder data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) as well as browsing from the internet as a supporter. While the method of analysis used in this study is multiple linear regression analysis method with the help of SPSS. The results of this study indicate that the GRDP variable has positive and insignificant effect on poverty level, unemployment variable has positive and significant effect to poverty level, inflation variable has negative and insignificant effect to poverty level in east java.
Downloads
References
Arikunto Suharsimi, 2005, Manajemen Penelitian, Yogyakarta: Rineka Cipta
Atmoko Tjipto, 2011, Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan, JurnalSasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011
Agus Sukristyanto, 2014, Penulisan Karya Ilmiah, Materi Postgraduate Collegium 2nd MA dan DIA, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Burhan Bungin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran, Jakarta, Prenadamedia Group.
_____________, 2014, Metodologi Penelitian, Sejarah dan Format Kualitatif-Mix Methods, Materi Postgraduate Collegium 2nd MA dan DIA, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. The Australian Policy Handbook. Australia: Allen & Unwin.
Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
Faisal, Sanafiah. 2004. Format-format Penelitian Sosial. Grafindo Persada, Jakarta
Herdiansyah Haris, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-IlmuSosial, Jakarta: Salemba Humanika
Hardiansyah . 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus. 1998. Sistem Informasi Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey Bass.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono, 2015, Penulisan Karya Ilmiah, Materi Postgraduate Collegium 2nd MA dan DIA, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Parsons, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.
Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2006. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refka Aditama.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Thoha Miftah. 2000. Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik. Makalah, Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Tjiptoherijanto dan Manurung. 2010. Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: UI-Press.
Tjiptono Fany dan Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia pasal 28 H ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) “Pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat yang menempatkan status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat/warga negaraâ€.
Departemen Kesehatan, telah ditetapkan Visi dan Misi Rencana Strategis Depkes tahun 2010-2014
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perbup Tuban Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014
Perbup Tuban Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013
Perbup Tuban Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Dengan Retribusi Gratis Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Tuban
Perbup Tuban Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tuban
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban
Perbup Tuban Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbup Tuban Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/25M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
