KESESUAIAN PERAN DEWAN PENGURUS SYARIAH (DPS) DENGAN FATWA DSN MUI DALAM MEWUJUDKAN IGCG DI BMT NURUL JANNAH GRESIK

Abstract

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya DPS di BMT Nurul Jannah Gresik, mengkaji implementasi Islamic Good Corporate Governance (IGCG), serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas DPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS di BMT Nurul Jannah telah menjalankan tiga peran utama menurut AAOIFI, yaitu pengarahan, penilaian, dan pengawasan terhadap operasional lembaga, serta telah berkontribusi dalam penerapan prinsip IGCG berbasis prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence, dan Fairness). Namun, peran edukasi kepada masyarakat belum dilaksanakan secara optimal. Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sosialisasi prinsip syariah kepada anggota dan minimnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi DPS. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran DPS sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga serta meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Implikasi dari penelitian ini mendorong perlunya pelatihan berkala bagi DPS, peningkatan hubungan dengan DSN-MUI, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengawasan syariah secara efektif. Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Islamic Good Corporate Governance, BMT Nurul Jannah, Kepatuhan Syariah, IGCG