EVALUASI DANA DESA (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh data peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran pengawasan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa terbagi dalam setiap proses yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kendala yang dihadapi diantaranya, tidak adanya program kerja, pengukuran kinerja yang belum memadai, tidak dilakukannya tindakan koreksi dalam pencegahan penyimpangan secara berulang. Selain ketiga aspek diatas, temuan dalam penelitian ini, terdapat aspek yang paling berkontribusi terhadap peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yaitu kompetensi manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, serta metode kerja organisasiDownloads
References
Abdur Rozaki, A. S. (2005). Prakarsa desentralisasi & otonomi desa. Yogyakarta: Ire Press.
Budiono (2010). Evaluasi peranan BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dalam era otonomi daerah. MEDIA SOERJO Vol. 6 No. 1 April 2010
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua ed.). Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Fachruddin, Irfan.(2004). Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah.
Bandung : PT. Alumni Bandung.
Fahmi Irfan. (2012).Manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi, cetakan pertama, Penerbit : Alfabeta, Bandung
Handoko, T. Hani. 2003 .Manajemen. Ed. 2, Yogyakarta : BFE Yogyakarta.
Hendri. (2010). Pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.Tesis. Universitas Islam Riau
Hidayat, Dayat. (2008). Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Model Kelembagaan Lembaga Pengawas Daerah.Wacana Kinerja, Vol. 11, No. 1 (Maret).
Jatmoko, Dwi. (2006). Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukoharjo.Tesis.Universitas Muhamadiyah Surakarta.
Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan publik. (N. Budiman, Penyunt., & R. Istamto, Penerj.) Jakarta: Raja gravindo persada.
Makmur (2011). Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama
MH. Saragih. (1982). Sistem pengawasan dalam organisasi. Jakarta: Rajawali Press
Nurcholish, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
Nurlita (2010). Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Tesis. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
Pengemanan, Oldi Arianto (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan di Desa Lompad Kecamatan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif Vol 1, No 4 (2015). Publisher: Sam Ratulangi University
Putra, D. P. (2013). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.eJournal Ilmu PemerintahanVolume 1, Nomor 4, 2013
Risala, Fahmi (2013). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014.Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 page. 209-219 Publisher: Journal of Politic and Government Studies.
Sarwoto. (2010). Dasar-dasar organisasi dan manajemen, cetakan keenam belas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
Siagian P. Sondang. (2008). Pengantar manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
Setyodarmodjo., S. (1998). Public policy: pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan pemerintah. Surabaya: Cv. Papyrus.
Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Surianingrat, B. (1981). Pemerintahan dan administrasi desa. Jakarta: Aksara Baru
Tansala, F. (2014).Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Jurnal Eksekutif Vol 1, No 3 (2014) Publisher: Sam Ratulangi University
Triwahyuni. (2009). Implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut U RI No. 32 tahun 2004 pasal 209 di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang.Tesis. Universitas Terbuka UPBJ Pontianak
Tumbel, S.M. (2014). implementasi tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif Vol 1, No 3 (2014) Publisher: Sam Ratulangi University
Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir. (1994). Aspek hukum pengawasan melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta
Wasistiono, Sadu, dkk. 2009. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media: Bandung
Widjaja, H. (2012). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Jakarta:PT. Rajagravindo Persada.
Winarni.(2000). Manajer dan manajemen. Bandung: Citra Adhitya Bakti
Winarno B. (2014). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
Yunus, R. (2015). Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tallambalao Kabupaten Majene.Jurnal Administrasi Publik, Volume XI Nomor 2 Desember 2015.
Dokumen-Dokumen
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Authors whose manuscript is published will approve the following provisions:
The right to publication of all journal material published on the JPAPÂ website is held by the editorial board with the author's knowledge (moral rights remain the property of the author).
The formal legal provisions for access to digital articles of this electronic journal are subject to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA) license, which means Jurnal Persona reserves the right to store, modify the format, administer in database, maintain and publish articles without requesting permission from the Author as long as it keeps the Author's name as the owner of Copyright.
Printed and electronic published manuscripts are open access for educational, research and library purposes. In addition to these objectives, the editorial board shall not be liable for violations of copyright law.
