IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANPERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN

  • Bambang Suryadi Dinas Pertanahan, Tuban

Abstract

Services technical considerations of land is one of an element of public service in all
offices of the National Land Agency included in the National Land Agency Tuban.
Services technical considerations of land are the terms and conditions of use and the use
of land as the basis for the issuance of location permits, and permits the designation of
land use changes. This study concentrated on technical considerations ministry of land,
especially in the issuance of location permits. This study used qualitative research
methods. The research objective is to analyze the implementation and performance of
service personnel land technical considerations in the issuance of location permits the
Land Office (BPN) Tuban. The results showed that the implementation and
performance of officers of technical services technical considerations land land in the
issuance of location permits the Land Office (BPN) Tuban regency is relatively good.
Yet still needed improvements to improve services to the public. There are still
improvements to resources including human resources both in quantity and quality.
Similarly, they need to increase both internal and external communications, both
between leaders and subordinates, an officer in BPN, as well as with external parties are
institutions or other agencies and the public. BPN officials still need to maximize
penginformasian to the public related to persoaaln procedures, timing, completeness
letter to licensing as well as on the necessary funds. Necessary transparency and
optimization of information so that the public as users of the service can be satisfied.
Keywords: Policy Implementation, Service, Technical Considerations Land

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. (Cet. Ke-11). Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Badjuri Abdulkahar dan Teguh Yuwono. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi.

Semarang: FISIP UNDIP, 2003.

Budi, Winarno. Kebijakan Publik Teori dan Proses. (Cet. Ke-2). Yogyakarta: Media

Pressindo, 2004.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan

Kualitatif. Surabaya:Airlangga University Press, 2001.

Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi. Presentasi dan

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmuilmu

Sosial,

Pendidikan

dan

Humaniora.

Bandung:

Pustaka

Setia,

Dwiyanto, Agus, et.al., Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. (Cet. Ke-1).

Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah

Mada, 2002.

Edward III, George C. Implementing Public Policy. Washington: Congressional

Quarterly Press, 1991.

Handoko, T.Hani. Manajemen Umum. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan

Pelaksanaannya. (Jilid I). Bandung: Citra Aditya bakti, 2003.

Hartono, Widya. Kinerja dalam Organisasi. Jakarta: Haji Masagung, 1992.

--------------. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.

---------------. Pelayanan Publik dalam Dimensi Hukum dan Administrasi Publik.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

Hasibuan. Manajemen Dasar (Pengertian dan Masalah). Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Islamy, M. Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara,

Kurniawan, Agung. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan, 2005.

Miles, Matthew B dan A.M Huberman. Analisis Data Kualitatif. (Rohidi. TR (tr)).

Jakarta: UI Pers, 1992.

Moleong, Lexy, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda

Karya, 1998.

Muchdrasah, Sinungan. Produktitas, Apa dan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif. Bandung:Tarsito, 1988.

N. Dunn, William. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:PT Hanindita Graha Widya,

-----------. Kybemology ( Ilmu Pemerintahan Baru) 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka, 1994.

Riant, Nugroho. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:

Gramedia. 2003.

Sinambela, Lijan Poltak. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan

Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

--------------. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

------------------. Perilaku Organisasi. Jakarta:PT Prehallindo, 1996.

------------------. Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Penerbit Arcan,

Soemarjono, Maria S.W. Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep

Penguasaan Tanah Oleh Negara. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: UGM, 1998.

Stoner (et.al). Manajemen. Prentice-Hall, Inc. 1996.

Syafiie, Inu Kencana (et.al). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Tax, R., Stephen Brown and Chadrasekaran. “Customer Evaluations of Service. 1998.

Thoha, Miftah. Pokok-pokok Penyempumaan Tata Kerja. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara, 1998.

Taliziduhu, Ndraha. Budaya Organisasi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

--------------. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1983.

Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. Total Quality Management. Yogyakarta: Penerbit

ANDI, 2000.

Tjiptono, Fandy. Prinsip-prinsip Total Quality Service. (Ed. Ke-2). Yogyakarta: Andi

Offset, 2001.

Tjiptono, Fandy. Manajemen Jasa. (Ed. Ke-2). Yogkayarta: Andi Offset, 2002.

Thoha, Miftah. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Utomo, Warsito. Dinamika Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Wahab, Solichin Abdul. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan Negara. (Ed Ke-2). Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Wibawa Samodra, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. Evaluasi Kebijakan

Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Winarno, Wing Wahyu. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakrata: UPP AMP YKPN,

Widjaja, A.O. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN-RI No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis

Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan

Penggunaan Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia (BPNRI).

Internet:

www.bappenas.go.id).

http://dispendukcapiltuban.com

www.pdrbtuban.blogspot.com

www.tubankab.go.id

Published
2015-10-12
How to Cite
Suryadi, B. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANPERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(02). https://doi.org/10.30996/jpap.v1i02.687
Section
Articles