PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA
Abstract
Abstract
The purpose of this study is to offer novelty related to the case of confiscation of the property of a deceased terrorist by the state in Indonesia. Using normative research methods with statutory approaches and concepts supported by descriptive techniques. Terrorism is a threat to every citizen in the world. Because the perpetrators of this terrorism crime always choose a place that is filled with the public and takes a lot of casualties. In committing acts of terrorism, perpetrators often commit suicide or suicide bombings to leave traces of the actions they have committed. The crime of terrorism requires a lot of funds to finance terrorists in carrying out bombing actions. So, if a terrorist actor dies, he will leave a lot of property and this can finance future terrorist activities. Regarding the confiscation of terrorist assets, it has not been regulated in Law Number 5 of 2018. In this case, the government must immediately make regulations regarding the confiscation of assets for terrorists who have died because this can help the state in eradicating terrorism. Such understanding is important in order to run well.
Keyword: criminal act; foreclosure; terrorism
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini menawarkan kebaruan terkait dengan kasus penyitaan harta teroris yang telah meninggal oleh negara di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangn dan konsep yang didukung oleh teknik prskriptif. Terorisme merupakan hal yang menjadi ancaman untuk setiap warga negara yang berada di dunia. Karena pelaku tindak pidana terorisme ini selalu memilih tempat yang dipenuhi oleh khalayak ramai dan memakan banyak sekali korban jiwa. Dalam melakukan aksi tindak pidana terorisme, pelaku seringkali melakukan aksi bunuh diri atau bom bunuh diri untuk meninggalkan jejak dari tindakan yang telah ia lakukan tersebut. Tindak pidana terorisme membutuhkan banyak sekali dana untuk membiayai para teroris dalam melakukan tindakan pengeboman. Sehingga, jika pelaku teroris meninggal dunia maka akan banyak sekali harta yang ia tinggalkan dan hal tersebut dapat membiayai kegiatan terorisme yang akan datang. Mengenai penyitaan harta teroris ini belum diatur di dalam UU No. 5-2018. Di dalam hal ini pemerintah harus segera membuat peraturan mengenai penyitaan harta untuk teroris yang telah meninggal dunia karena hal tersebut dapat membantu negara dalam pemberantasan terorisme. Pemahaman demikian penting agar dapat berjalan dengan baik.
Downloads
References
Abdur Rahim, ‘Kronologi Lengkap Aksi Penembakan Di Mabes Polri Oleh Terduga Teroris Zakiah Aini’, Kompas, 2021 <https://www.kompas.tv/article/160336/kronologi-leng-kap-aksi-penembakan-di-mabes-polri-oleh-terduga-teroris-zakiah-aini> [accessed 24 June 2021]
Aisy, Bilqis., Ibrahim, Dina., Intang, Khusnul., Tindage, Monique., ‘PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENA-NGKAL RADIKALISME Bilqis Rihadatul Aisy , Dina Oktarina Ibrahim , Khusnul Khatimah Haruna Intang , Monique Anastasia Tindage Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jalan Airlangga’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2 (2019), 1–8
Angel Hana Frika Naibaho, Nopelyanty Gulo, ‘REFORMULASI KEBIJAKAN KEIMIGRA-SIAN DALAM MENANGGGULANGI MASUKNYA PAHAM TERORISME/ RADI-KALISME KE WILAYAH INDONESIA’, 1 (2021)
BJ, Abdul Muis, ‘Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, Sosiohumanitas, 21.1 (2019), 40–45 <https://doi.org/10.36555/sosiohumanitas.v21i1.996>
‘Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, Dan Sikap Presiden’, Kompas.Com, 2021 <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bo-m-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=a-ll> [accessed 24 June 2021]
Darwis, Nurlely, and M Si, ‘Penyitaan Harta Dalam Perkara Korupsi’, 20, 2020
Hendrik Naipospos, ‘Rekaman CCTV Saat Ledakan Gereja Di Surabaya, Puing-Puing Bangunan Langsung Berserakan’, Tribunmedan.Com, 2018 <https://medan.tribunne-ws.com/2018/05/13/rekaman-cctv-saat-ledakkan-gereja-di-surabaya-puing-puing-bangunan-langsung-berserakkan> [accessed 24 June 2021]
Hukum, Jurnal Ilmu, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHA-TAN TERORISME Oleh : Lilik Purwastuti Y. SH.M.H 1’, 34–44
Illahi, Beni Kurnia, ‘Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencu-cian Uang Di Indonesia’, University Of Bengkulu Law Journal, 2.2 (2019), 185–207 <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.2.185-207>
Kleden, Kristoforus Laga, ‘Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana’, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2.2 (2019), 206 <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>
‘Kronologi Bom Bali-Eksekusi Mati Amrozi Cs’, Republika.Id, 2008 <https://republika.co.id/-berita/12733/kronologi-bom-balieksekusi-mati-amrozi-cs> [accessed 24 June 2021]
Mawa Kresna, ‘Kejanggalan Kronologi Kejadian Mako Brimob’, Tirto.Id, 2018 <https://tir-to.id/kejanggalan-kronologi-kejadian-mako-brimob-cKdV> [accessed 24 June 2021]
‘Menelaah Tren Terorisme Di Indonesia Dari Masa Ke Masa’, 2018 <https://www.ui.ac.i-d/menelaah-tren-terorisme-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
Paikah, Nur, ‘Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia’, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4.1 (2019), 1–20 <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.214>
‘Perlunya Postmortem Trial Bagi Tersangka Yang Sudah Meninggal’, 2021 <https://www.t-ribunnews.com/tribunners/2021/03/29/perlunya-postmortem-trial-bagi-tersangka-yang-sudah-meninggal?page=2>
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
Tuwo, Andreas Gerry, ‘1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa’, Liputan6.Com, 2015 <https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa> [accessed 24 June 2021]
Yuzardhi, Achmad, ‘Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Kerja Sama Kontra-Terorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016’, Moestopo Journal International Relations, 1.1 (2021), 15–30
Authors who publish with Mimbar Keadilan agree to the following terms:
- Authors transfer the copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access)