FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REVITALISASI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANGKALAN
Abstract
Berangkat dari sebuah fenomena yang berupa sebagian besar unsur pimpinan puskesmas di Kabupaten Bangkalan dijabat oleh pihak yang berkopetensi fungsional (dokter), sedangkan regulasi menyatakan bahwa kepala puskesmas harus seorang sarjana dibidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen implementasi kebijakan dan keterlibatan aktor terhadap kebijakan publik.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey dengan rancangan explanatory research dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kepada 138 responden. Responden kepala dinas kesehatan dan pegawai dinas kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta LSM yang ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling dan pegawai puskesmas yang ditentukan dengan teknik sampling acak (area random sampling). Untuk menguji pola hubungan yang dibangun peneliti menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan program SPSS (statistical program for the social science) versi 20.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Semakin tersedia instrumen implementasi kebijakan publik, semakin bagus pula kebijakan dalam pengelolaan puskesmas; 2. Semakin tinggi keterlihatan aktor, semakin bagus pula kebijakan publik tentang pengelolaan puskesmas; 3. Semakin bagus implementasi kebijakan publik, semakin bagus pula revitalisasi puskesmas; 4. Semakin bagus kebijakan publik, semakin bagus pula revitalisasi publik; 5. Semakin tepat penempatan pejabat, semakin bagus pula revitalisasi puskesmas.
Downloads
References
Agustiono, L.2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, CV Alfabeta.
BKN RI (Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia), 2001, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Jakarta, BAKN RI.
Bappenas, FKM UI, Kajian Nasional Health Account Indonesia 2001-2007, Jakarta, 2008.
Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
DEPDIKNAS RI (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia). 2003, Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, Depdiknas RI.
Depatemen Kesehatan RI. 2004. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. Sekretaris Jenderal. 2002. Paradigma Sehat Menuju Indonesia Sehat 2010. Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. 1999. Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010. Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. 2003. Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1202/Menkes/SK/VIII/2003). Jakarta.
Departemen Kerehatan RI. 2003. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1457/Menkes/SK/X/2003). Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. 2004. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1091/Menkes/SK/X/2004). Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. 2000. Keputusan Menteri Kesehatn RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. 2001. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Informasi Singkat Penyelenggaraan Puskesmas di Era Desentralisasi. Jakarta.
Departemen Kesehatan RI Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. 1989. Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (Microplanning). Jakarta.
Departemen Kesehatan RI. 1998. Pedoman Lokakarya Mini Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta.
Edwards, Edgar O. 1974. Employment in Develoving Nation. Report on a Ford Foundation Study. New York and London : Colombia University Press.
Ferdinan, Augusty. 2006. Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen : Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Grindle, Merilee S dan Thomas, John W. 1991. Public Choies and Policy Change : The Political Economy of Reform in Developing Countries. The John Hopkins University Press, Baltimore, USA.
Hair, F.J. et al. 1995. Multivariate data analysis (Fifth edition). New Jersey Prentice-Hall.
Howlett, Michael dan Ramesh, M. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem. Oxford University Pres, New York.
Kepmenkes Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
Kepmenkes Nomor 585 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi.
Lester, James P. dan Joseph Stewart, Jr. 2000. Public Policy: An Evolutionary Approach. Second Edition. Wadsworth. Australia.
Mashuri, 2007, Penetrasi Politik Dalam Rekruitmen Elit Birokrasi Studi kasus penataan jabatan Struktural di Kabupaten Kendal, Tesis, Universitas Diponegoro. Semarang.
MENKES RI (Menteri Kesehatan Republik Indonesia), 2009, Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 Tentang Standar kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Jakarta Menkes RI.
Mazmanian, Daniel A.and Sabatier, Paul A, 1987. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company. Al Davis, University of California.
Nugroho Riyant. 2008, Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Gramedia Jakarta.
Permenkes Nomor 439 Tahun 2009. Tentant Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/IX/2005. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
Sabatier, PA., and Mazmanian, D. 1979, The Conditions of Effective Implementation “dalam Policy Analysis. 5, 481-504.
Scandura, Terri A Ethlyn A, William. 2000. Research Methodology in Management : Current Prctices, Trends, and Implication for Future Research, The Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 6. September 2000.
Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
William, Neil, 1998, The Changing Face of Whitehall: Open Government, Policy Development and the Quest For Efficienty.
The DiA journal allows authors to retain the copyright of their papers without limitation. Authors may grant publishers non-exclusive publishing rights to publish articles. Granting first publishing rights to publishers also qualifies as unlimited copyright (because there are no restrictions imposed by publishers on author copyright).
