Kebijakan Revitalisasi Posyandu Di Provinsi Kalimantan Selatan
Abstract
Untuk meningkatkan kinerja Posyandu, pada tahun 1999 pemerintah menerapkan kebija-kan revitalisasi Posyandu. Meskipun begitu, sampai saat ini masih banyak masalah dalam pelayanan Posyandu kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kalimantan Selatan, mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Posyandu, dan model pengembangan Posyandu yang sesuai di Kalimantan Selatan.
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi pada saat bersamaan (mixed methods-concurrent embedded), dimana bobot pembahasan metode kualitatif lebih dominan dari pada metode kuantitatif.
Kebijakan revitalisasi Posyandu belum diketahui secara mendalam baik oleh pembina maupun pengelola Posyandu. Tujuan, peran dan kejelasan program Posyandu hanya ber-dasarkan kebiasaan turun-temurun. Pengelola Posyandu mempunyai kompetensi sesuai ketentuan. Pelayanan Posyandu belum berorientasi pada masyarakat pengguna. Biaya operasional Posyandu sangat tergantung bantuan pemerintah. Kegiatan Posyandu sesuai dengan budaya setempat, terutama di pedesaan. Posyandu dikelola sendiri oleh masyara-kat, pemerintah menyediakan tempat, sarana, dan dana operasional. Kader Posyandu mempunyai insentif tetap dengan jumlah yang wajar. Kebijakan revitalisasi Posyandu belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan. Motivasi kader, penghasilan kader, lokasi Posyandu, status kepemilikan bangunan Posyandu, biaya operasional, insentif kader, dan pembinaan Posyandu berhubungan dengan kinerja Posyandu.
Kata kunci: Kebijakan, revitalisasi PosyanduDownloads
References
Anderson, JE., 1979, Public Policy Making, Holt, Rinehart and Wisdom, New York.
Falih Suaedi, dan Bintoro Wardiyanto, 2010, Revitalisasi Administrasi Negara. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Gouillart, F.J. and J.N. Kelly, 1995, Transfor-ming the Organization. McGraw-Hill, Inc., New York.
Osborne, D. and T. Gaebler, 1993, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. A Plume Book, New York.
Osborne, D. and P. Plastrik, 1997, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Rein-venting Government. Addison-Wesley Publi-shing Company, Inc., New York.
Sembiring, N., 2004, Posyandu Sebagai Saran Peran Serta Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Medan: Bagian Kependudukan dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Sumatera Utara.
The DiA journal allows authors to retain the copyright of their papers without limitation. Authors may grant publishers non-exclusive publishing rights to publish articles. Granting first publishing rights to publishers also qualifies as unlimited copyright (because there are no restrictions imposed by publishers on author copyright).
