Kebijakan Revitalisasi Posyandu Di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstract

Untuk meningkatkan kinerja Posyandu, pada tahun 1999 pemerintah menerapkan kebija-kan revitalisasi Posyandu. Meskipun begitu, sampai saat ini masih banyak masalah dalam pelayanan Posyandu kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu di Kalimantan Selatan, mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Posyandu, dan model pengembangan Posyandu yang sesuai di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi pada saat bersamaan (mixed methods-concurrent embedded), dimana bobot pembahasan metode kualitatif lebih dominan dari pada metode kuantitatif.

Kebijakan revitalisasi Posyandu belum diketahui secara mendalam baik oleh pembina maupun pengelola  Posyandu. Tujuan, peran dan kejelasan program Posyandu hanya ber-dasarkan kebiasaan turun-temurun. Pengelola Posyandu mempunyai kompetensi sesuai ketentuan. Pelayanan Posyandu belum berorientasi pada masyarakat pengguna. Biaya operasional Posyandu sangat tergantung bantuan pemerintah. Kegiatan Posyandu sesuai dengan budaya setempat, terutama di pedesaan. Posyandu dikelola sendiri oleh masyara-kat, pemerintah menyediakan tempat, sarana, dan dana operasional. Kader Posyandu mempunyai insentif tetap dengan jumlah yang wajar. Kebijakan revitalisasi Posyandu belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan. Motivasi kader, penghasilan kader, lokasi Posyandu, status kepemilikan bangunan Posyandu, biaya operasional, insentif kader, dan pembinaan Posyandu berhubungan dengan kinerja Posyandu.

Kata kunci: Kebijakan, revitalisasi Posyandu