THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY IN EFFORTS TO FOSTER FORMER STREET VENDORS OF JOMBANG REGENCY SQUARE

  • Rohmatul Afrida Nor Laili University of UPN "Veteran" Jawa Timur
  • Ertien Rining Nawangsari University of UPN "Veteran" Jawa Timur
Keywords: Role of Government, Guidance, Street Vendors

Abstract

Street vendors in the Jombang Regency Square have lost their places to sell due to a policy that prohibits selling in the square. This policy was implemented by the Jombang Regency Government with the aim of breaking the chain of spreading COVID-19. As a result, there are many vendors selling on the road shoulders and sidewalks. The decrease in income was also experienced by street vendors from the former square. This study aims to analyze and describe the role of the Department of Trade and Industry in effort to foster former street vendors of Jombang Regency Square. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature study. The concept used is the role of local government according to Gede Diva (2009:15). The results of this study indicate that the role of the Department of Trade and Industry in effort to foster former street vendors of Jombang Regency Square has not been carried out properly, because there are still street vendors who return to selling in the square area, there is no training program for street vendors, no partnership facilities, and business gathering activities for street vendors have not been carried out.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Rohmatul Afrida Nor Laili, University of UPN "Veteran" Jawa Timur

Student at Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, University of UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

Ertien Rining Nawangsari, University of UPN "Veteran" Jawa Timur

Lecturer at Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, University of UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

References

Armansyah, A. (2021). Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha Informal Offline dan Online di Kota Palembang. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi, 5(1), 73–82. https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3262

Diva, G. (2009). Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah. Bakrie School of Management.

Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel).

Hapsari, K. C. (2017). Pedagang Bermotor: Karakteristik Baru Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pendidikan Tembalang, Semarang. Riptek, 2(1), 57–66.

Hariyani, T. (2021). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19 Covid-19. Ekuvalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis, 7(1).

Hasanah, T. U., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2021). Modal Sosial dan Strategi Kelangsungan Usaha Sektor Informal Pedagang Kaki Lima pada Era Pandemi COVID-19. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 17(2). https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.35754

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Jumhur. (2015). Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 4(1), 125. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11464

Kuswana, D. (2011). Metode Penelitian Sosial. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pristika, B., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur. Publika, 9(2).

Puspita, D. A. M. (2018). Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2(2), 50–58.

Rukmana, M. G. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Jurnal Konstituen, 1(2), 67–78.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif). Bandung: Alfabeta.

Suwandi, J., & Sutrisno, B. (2017). Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 27(2), 99–108.

Syam, N. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar). Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Banda Aceh: Bandar Publishing.

Published
2022-03-22
How to Cite
Laili, R. A., & Nawangsari, E. (2022). THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY IN EFFORTS TO FOSTER FORMER STREET VENDORS OF JOMBANG REGENCY SQUARE. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 20(01), 164 - 180. https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6309
Section
PUBLIC ADMINISTRATION