Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
Abstract
Healthcare is the service delivery intangible nature, by therefore measurement of health care costs in no quite simply using size - only financial measures but must also using size - non-financial measures. Along with increasingly society demands against cause community health services become more hearts selectively choose services of a hospital. In Tuban, health facilities in the last 5 years been progressing well. A number of health care facilities, both public and private spread in various corners in the district of Tuban. But unfortunately, it has not been accompanied with good service quality. Yet many people who complain of health services. The complaint include related health services that are less professional, less complete laboratory facilities, supply drugs that are not qualified and indications misdiagnosis in patients. Of these issues, it is still traumatized society. This research is a qualitative descriptive study, conducted in dr. R. Koesma Tuban hospital using qualitative data analysis techniques to the steps of data reduction, data display and conclusion. Supporting factors in this study is the socialization of health care programs, facilities and infrastructure, and has authority in the organization of medical services and medical and non-medical support. While the limiting factor is no gap between the provision of incentives for civil servants and non-civil employees, there are officers who provide health services does not match SOP. Suggestions from this research is to recruit new personnel or skill improvement through training for human resources in dr. R. Koesma hospital to the needs of the specialist personnel, improve the management of hospital budgets in order to be able to finance it’s operations, as well as to improve the welfare of its employes, as well as effective communication training to be more professional in serving patients.
Keywords: Implementation, Policy, Health Service
Downloads
References
Arikunto Suharsimi, 2005, Manajemen Penelitian, Yogyakarta: Rineka Cipta
Atmoko Tjipto, 2011, Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan, JurnalSasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011
Agus Sukristyanto, 2014, Penulisan Karya Ilmiah, Materi Postgraduate Collegium 2nd MA dan DIA, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Burhan Bungin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran, Jakarta, Prenadamedia Group.
_____________, 2014, Metodologi Penelitian, Sejarah dan Format Kualitatif-Mix Methods, Materi Postgraduate Collegium 2nd MA dan DIA, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. The Australian Policy Handbook. Australia: Allen & Unwin.
Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.
Faisal, Sanafiah. 2004. Format-format Penelitian Sosial. Grafindo Persada, Jakarta
Herdiansyah Haris, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-IlmuSosial, Jakarta: Salemba Humanika
Hardiansyah . 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus. 1998. Sistem Informasi Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman. 2005. The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide. Market Street, San Fransisco: Jossey Bass.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono, 2015, Penulisan Karya Ilmiah, Materi Postgraduate Collegium 2nd MA dan DIA, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Parsons, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo. Jakarta: Kencana.
Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2006. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: PT. Refka Aditama.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Thoha Miftah. 2000. Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik. Makalah, Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Tjiptoherijanto dan Manurung. 2010. Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: UI-Press.
Tjiptono Fany dan Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia pasal 28 H ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) “Pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat yang menempatkan status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat/warga negaraâ€.
Departemen Kesehatan, telah ditetapkan Visi dan Misi Rencana Strategis Depkes tahun 2010-2014
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perbup Tuban Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014
Perbup Tuban Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013
Perbup Tuban Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Dengan Retribusi Gratis Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Tuban
Perbup Tuban Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tuban
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban
Perbup Tuban Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Perbup Tuban Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/25M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
The DiA journal allows authors to retain the copyright of their papers without limitation. Authors may grant publishers non-exclusive publishing rights to publish articles. Granting first publishing rights to publishers also qualifies as unlimited copyright (because there are no restrictions imposed by publishers on author copyright).